Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
ASAHAN — Mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank BUMN di Kabupaten Asahan, inisial WF (56), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro senilai Rp2,44 miliar.
Selain WF, Kejari Asahan juga menetapkan seorang mantri atau petugas lapangan BRI, TAS (36), sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Kajari Asahan, Mochamad Judhy Ismono, menyebutkan, "Tindakan yang dilakukan oleh para tersangka mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp 2.443.675.922," Selasa (9/12/2025).Baca Juga:
Penetapan tersangka ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Namun, penahanan baru dilakukan terhadap WF, yang kini mendekam di Lapas Kelas II B Tanjungbalai selama 20 hari. Sedangkan TAS belum ditahan karena tidak hadir saat pemanggilan.
Kasi Intel Kejari Asahan, Heriyanto Manurung, menjelaskan modus yang dilakukan para pelaku.
"Para tersangka merekayasa KUR sejak awal dengan melibatkan pihak ketiga dan mantri-mantri. Mereka menipu warga dengan mengumpulkan sekitar 38 KTP, yang katanya untuk pengurusan pinjaman KUR," ujar Heriyanto.
Namun, hasil verifikasi Kejari menunjukkan bahwa sebagian besar warga yang KTP-nya digunakan tidak memiliki usaha dan tidak mengajukan pinjaman.
Mereka hanya diminta menandatangani berkas dan menerima uang Rp1 juta per orang sebagai modus KUR fiktif.
"Ketika penyidik memanggil warga, mereka mengaku tidak meminjam, hanya disuruh tanda tangan dan tiba-tiba diberi Rp1 juta. Proses ini jelas merugikan negara," tambah Heriyanto.
Saat ini, penyelidikan kasus korupsi KUR Mikro di Asahan masih terus berlanjut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang diduga terkait.*
(d/ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL