Isu Kafe de'Clan Milik Jampidsus Febrie Adriansyah Mencuat, Polda Metro Angkat Bicara
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons isu yang menyebut Kafe de&039Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, merupakan milik Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan kembali melakukan penyegelan terhadap tiga entitas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Langkah ini terkait dugaan peran para pemegang hak atas tanah (PHAT) yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut bahwa ketiga PHAT yang disegel berinisial JAS, AR, dan RHS.Baca Juga:
Sebelumnya, tim Ditjen Gakkum juga telah melakukan verifikasi lapangan dan olah TKP di area operasional pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi, PLTA Batang Toru (BT), dan PLTA PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
"Total subyek hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan berjumlah 11 entitas, terdiri dari empat korporasi dan tujuh PHAT. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel," kata Raja Juli dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).
Di lokasi PHAT JAM, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kegiatan ilegal pemanenan hasil hutan, antara lain:
- 60 batang kayu bulat dan 150 batang kayu olahan
- Ekskavator PC 200 dan buldozer dalam kondisi rusak
- Satu truk pelangsir kayu rusak
- Dua unit mesin belah, mesin ketam, serta mesin bor
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum tengah mendalami keterkaitan barang bukti tersebut dengan penyidikan terhadap PHAT JAM, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan.
Raja Juli menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam penegakan hukum.
"Dampak kejahatan ini sangat luar biasa. Selain merusak ekosistem hutan, keselamatan rakyat juga terancam. Kami berharap semua pihak bersinergi," ujarnya.
Pelanggaran yang diduga terjadi termasuk tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin sesuai Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ditjen Gakkum tengah mengumpulkan barang bukti untuk menelusuri jaringan pelaku dan modus operandi perusakan hutan yang memicu banjir.
Dirjen Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menambahkan pihaknya akan mendalami motif pelaku dan kemungkinan penegakan hukum akan diperluas kepada pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut, termasuk melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang.
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons isu yang menyebut Kafe de&039Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, merupakan milik Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlihat melakukan penjagaan di sekitar rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, di kediaman
NASIONAL
JAKARTA Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menyita uang tunai senila
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, me
NASIONAL
JAKARTA Tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya menemukan sebuah brankas beri
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan pasokan sebanyak 18.000 ton beras dari pemerintah pusat. Tambahan stok
EKONOMI
JAKARTA Persaingan Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah turnamen sepak bola terbesar dunia itu memasuki babak perempat final atau de
OLAHRAGA
MEDAN Menjaga kesehatan menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis. Kesadaran untuk menerapkan pola hidup
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pim
PEMERINTAHAN