Pengupahan 2025: Dunia Usaha Soroti Ketimpangan dengan Realita Lapangan
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025.
Penggeledahan tersebut terkait penyidikan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.Baca Juga:
Ia mengatakan, hingga siang hari penyidik masih berada di lokasi.
"Benar, tim sedang melakukan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," kata Budi kepada wartawan, Senin.
Menurut Budi, penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemprov Riau.
Namun, KPK belum merinci barang bukti apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada awal November 2025.
KPK menduga Abdul Wahid meminta sejumlah uang kepada bawahannya terkait pengurusan penambahan anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Permintaan fee itu berkaitan dengan penambahan anggaran tahun 2025 untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR PKPP. Anggaran tersebut meningkat dari semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.
KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya apabila tidak menyetorkan uang yang disebut sebagai "jatah preman" senilai Rp 7 miliar.
Setoran tersebut diduga dilakukan dalam tiga tahap, yakni pada Juni, Agustus, dan November 2025.
Selain Abdul Wahid, KPK telah menetapkan Dani M. Nursalam, tenaga ahli gubernur, serta M. Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, sebagai tersangka dalam perkara ini.
KPK menduga uang hasil pemerasan tersebut akan digunakan Abdul Wahid untuk keperluan lawatan ke luar negeri.
Abdul Wahid kini telah ditahan KPK dan dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Riau.
Seiring penahanan tersebut, Wakil Gubernur SF Hariyanto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau.*
(d/dh)
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
LHOKSEUMAWE, ACEH Bantuan tahap kedua dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tiba di Aceh. Sebanya
NASIONAL
JANTHO, ACEH Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pertamina Patra Niaga Aceh terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG subsidi maupun n
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi III, M. Nasir Djamil, menaruh penghargaan tinggi kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri
NASIONAL
MEDAN, SUMUT Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi gemilang dengan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) B
PEMERINTAHAN
MEDAN, SUMUT Ketenangan warga Jalan Palapa Pajak Karya, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, kini terganggu oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdaganga
EKONOMI
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar kegiatan restocking atau pene
NASIONAL
MEDAN , SUMATERA UTARA Yayasan Bao Qing Tian bekerja sama dengan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata & Bankom Naga Karimata serta sejumlah
NASIONAL
BOGOR Hujan deras disertai angin kencang memicu tanah longsor dan pergerakan tanah di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ka
NASIONAL
