Golkar Desak Hak 9 WNI Korban Kekerasan Israel Dipenuhi
JAKARTA Partai Golkar mendorong pemerintah memastikan terpenuhinya hak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga mengalami keker
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai biaya politik di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga kepala daerah terpilih kerap menghadapi tekanan besar untuk "mengembalikan modal politik" mereka.
Sayangnya, sebagian kepala daerah menempuh jalan ilegal, termasuk korupsi, untuk menutupi biaya tersebut.
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi senilai Rp5,25 miliar untuk melunasi pinjaman bank yang sebelumnya dipakai untuk kampanye pada 2024.Baca Juga:
"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (14/12/2025).
Budi menjelaskan, tingginya biaya politik tersebut biasanya digunakan untuk pemenangan pemilu, operasional partai, hingga kegiatan internal partai seperti kongres dan musyawarah.
Beban biaya yang besar ini, menurut KPK, kerap mendorong kepala daerah terpilih melakukan praktik korupsi untuk menutupi pinjaman atau pengeluaran kampanye.
Sejak awal tahun, KPK telah menangkap tiga bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Ardito menjadi yang ketiga setelah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kolaka Timur.
Sedangkan Sugiri diduga menerima suap terkait pengurusan jabatan, proyek, serta gratifikasi.
Kasus ini kembali menegaskan perhatian KPK terhadap praktik biaya politik yang berlebihan dan dampaknya terhadap korupsi di tingkat daerah.
Lembaga anti-rasuah menekankan pentingnya reformasi pendanaan politik dan penguatan transparansi dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu serta pengelolaan partai politik.*
JAKARTA Partai Golkar mendorong pemerintah memastikan terpenuhinya hak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga mengalami keker
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan untuk menyelidiki penyebab ganggua
NASIONAL
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 akhirnya tiba di Tanah Air setelah semp
NASIONAL
MEDAN Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek tempat hiburan malam New Zone di Kota Medan, Sumatera Utara, yang did
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mencabut sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah sebagai bagian dari langkah besar memb
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal atau yang dikenal dengan nama Hercules, mengaku akan mendatangi rumah penulis Ahmad Bah
NASIONAL
JAKARTA Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotil
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin
NASIONAL
ISLAMABAD Sedikitnya 24 orang tewas dan 70 lainnya mengalami lukaluka setelah sebuah kereta api yang membawa personel militer Pakistan
INTERNASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berbaur dengan masyarakat dal
PEMERINTAHAN