Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai biaya politik di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga kepala daerah terpilih kerap menghadapi tekanan besar untuk "mengembalikan modal politik" mereka.
Sayangnya, sebagian kepala daerah menempuh jalan ilegal, termasuk korupsi, untuk menutupi biaya tersebut.
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi senilai Rp5,25 miliar untuk melunasi pinjaman bank yang sebelumnya dipakai untuk kampanye pada 2024.Baca Juga:
"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (14/12/2025).
Budi menjelaskan, tingginya biaya politik tersebut biasanya digunakan untuk pemenangan pemilu, operasional partai, hingga kegiatan internal partai seperti kongres dan musyawarah.
Beban biaya yang besar ini, menurut KPK, kerap mendorong kepala daerah terpilih melakukan praktik korupsi untuk menutupi pinjaman atau pengeluaran kampanye.
Sejak awal tahun, KPK telah menangkap tiga bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Ardito menjadi yang ketiga setelah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kolaka Timur.
Sedangkan Sugiri diduga menerima suap terkait pengurusan jabatan, proyek, serta gratifikasi.
Kasus ini kembali menegaskan perhatian KPK terhadap praktik biaya politik yang berlebihan dan dampaknya terhadap korupsi di tingkat daerah.
Lembaga anti-rasuah menekankan pentingnya reformasi pendanaan politik dan penguatan transparansi dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu serta pengelolaan partai politik.*
(bb/ad)
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
