Penahanan Dipertanyakan, Dua Warga Diduga Jadi Korban Salah Tangkap Aparat

Majelis hakim juga menyoroti ketidaksesuaian waktu kejadian dalam berkas perkara. Peristiwa yang disebut terjadi pada April justru tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berlangsung pada 7, 10, dan 14 Agustus.

Kekeliruan ini dinilai cacat mendasar yang seharusnya diperhatikan jaksa sejak awal.

Seiring berjalannya persidangan, semakin banyak bukti dan keterangan yang menguatkan bahwa Alexander dan Nasarius tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik terkait lemahnya perlindungan hak warga negara dalam proses hukum, sekaligus menjadi peringatan agar praktik salah tangkap dan penahanan sewenang-wenang tidak terulang.

"Kasus ini harus menjadi alarm bagi sistem hukum kita agar perlindungan terhadap hak warga negara benar-benar dijunjung tinggi," tambah Michael Calvirad, S.H., M.H., LLM.*

(ad)

KUHP Baru Berlaku: Pemprov Banten dan Kejati Kolaborasi Jalankan Pidana Kerja Sosial

RUU Penyesuaian Pidana Siap Disahkan! Ini Dampak Besarnya ke KUHP dan Aturan Daerah

Pemerintah dan DPR Selesaikan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana, Ancaman Kurungan Dihapus di Perda

Yusril Ihza Mahendra: Restorative Justice Bisa Ringankan Overkapasitas Lapas

Dr. Taqwaddin Dorong MAA Inisiasi Qanun Pidana Adat Sesuai KUHP Nasional 2026

Calon Hakim Agung Suradi: Hukuman Mati Masih Dibutuhkan untuk Kejahatan Serius