Penahanan Dipertanyakan, Dua Warga Diduga Jadi Korban Salah Tangkap Aparat

DENPASAR – Kasus pencurian dengan pemberatan di Shangri-La Hotel Nusa Dua, Bali, memunculkan dugaan pelanggaran prosedur hukum serius.

Alexander Mawo Wale dan Nasarius Roga Liu, dua dari tujuh terdakwa, diduga menjadi korban penahanan sewenang-wenang dalam perkara Pasal 363 KUHP yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Baca Juga:

• KUHP Baru Berlaku: Pemprov Banten dan Kejati Kolaborasi Jalankan Pidana Kerja Sosial

Fakta persidangan mengungkap bahwa tidak ada bukti yang secara langsung mengaitkan kedua terdakwa dengan tindak pidana pencurian.

Jaksa penuntut umum dinilai gagal menghadirkan alat bukti maupun rangkaian peristiwa yang menunjukkan keterlibatan keduanya.

Lebih serius, penahanan Alexander dan Nasarius diduga dilakukan tanpa surat penahanan resmi serta tanpa pemberitahuan kepada keluarga, melanggar hak asasi dan prinsip due process of law.

Keterangan para saksi dari pihak keamanan hotel dan kepolisian justru memperkuat dugaan salah tangkap.

"Jika saksi-saksi menyatakan tidak tahu, maka tidak ada dasar hukum untuk menahan seseorang. Penahanan harus memiliki alur peristiwa dan dasar yang terang," tegas Kuasa Hukum terdakwa, Michael Calvirad, S.H., M.H., LLM, dalam persidangan.

Menurut Michael Calvirad, S.H., M.H., LLM, penahanan Alexander dan Nasarius berlangsung janggal. Keduanya awalnya dipanggil sebagai saksi terhadap lima terdakwa lain pada pertengahan Agustus, namun malah dijadikan terdakwa.

Dugaan rekayasa pembuktian muncul ketika barang bukti yang diajukan jaksa dipatahkan keterangan saksi Thomas Wege. Kabel yang disebut sebagai barang bukti besar, menurut Thomas, sebenarnya berukuran kecil dengan serat halus.

Majelis hakim juga menyoroti ketidaksesuaian waktu kejadian dalam berkas perkara. Peristiwa yang disebut terjadi pada April justru tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berlangsung pada 7, 10, dan 14 Agustus.

Kekeliruan ini dinilai cacat mendasar yang seharusnya diperhatikan jaksa sejak awal.

Seiring berjalannya persidangan, semakin banyak bukti dan keterangan yang menguatkan bahwa Alexander dan Nasarius tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik terkait lemahnya perlindungan hak warga negara dalam proses hukum, sekaligus menjadi peringatan agar praktik salah tangkap dan penahanan sewenang-wenang tidak terulang.

"Kasus ini harus menjadi alarm bagi sistem hukum kita agar perlindungan terhadap hak warga negara benar-benar dijunjung tinggi," tambah Michael Calvirad, S.H., M.H., LLM.*

(ad)

KUHP Baru Berlaku: Pemprov Banten dan Kejati Kolaborasi Jalankan Pidana Kerja Sosial

RUU Penyesuaian Pidana Siap Disahkan! Ini Dampak Besarnya ke KUHP dan Aturan Daerah

Pemerintah dan DPR Selesaikan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana, Ancaman Kurungan Dihapus di Perda

Yusril Ihza Mahendra: Restorative Justice Bisa Ringankan Overkapasitas Lapas

Dr. Taqwaddin Dorong MAA Inisiasi Qanun Pidana Adat Sesuai KUHP Nasional 2026

Calon Hakim Agung Suradi: Hukuman Mati Masih Dibutuhkan untuk Kejahatan Serius