Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Presiden Maafkan
JAKARTA Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik dugaan aliran dana non-budgeter dalam kasus pengadaan iklan di salah satu bank BUMD di Jawa Barat.
Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), disebut sebagai salah satu pihak yang terkait dalam penelusuran aliran uang tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menggunakan metode follow the money untuk mengusut kasus ini.Baca Juga:
"Saudara RK, terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana non-budgeter," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/12).
Menurut Budi, sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk belanja iklan justru dialihkan.
Sebagian aliran uang itu masuk ke kantor RK dan diduga telah disalurkan ke sejumlah pihak atau digunakan untuk pembelian barang.
"KPK tidak berhenti di Pak RK saja. Ada dugaan aliran uang tidak berhenti di Pak RK saja," ujarnya.
RK sebelumnya telah dipanggil KPK pada Selasa, 2 Desember 2025, dan membantah terlibat kasus tersebut.
Ia mengklaim tidak mengetahui adanya aliran dana, apalagi menikmati hasilnya.
"Kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlebat, menikmati hasilnya dan sebagainya," kata RK.
Eks gubernur itu menegaskan bahwa jabatan Gubernur Jawa Barat memiliki tupoksi penting terkait BUMD, tetapi hanya terbatas jika ada laporan dari direksi, komisaris, atau kepala biro BUMD.
Menurut RK, tiga pihak itu tidak melapor sehingga ia tidak terlibat dalam dugaan rasuah pengadaan iklan BJB.
KPK kini terus menelusuri aliran uang BJB yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk RK, guna memastikan apakah dana tersebut digunakan untuk pembelian aset atau disalurkan ke pihak lain.*
(mt/ad)
JAKARTA Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polemik internal di tubuh PDI Perjuangan Sumatera Utara kembali mencuat setelah kader militan PDIP Kota Medan, Tongam Manulang, me
POLITIK
MEDAN Mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara, Tamrin, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam perk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diperkirakan akan mengalami kelebih
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi belum dapat melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik yang diduga terjadi di lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin ditunjuk menjadi salah satu anggota tim penyidik khusus Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) atau Organisasi
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 1317 Juli 2026. Dalam periode ters
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada akhir pekan bergerak cukup beragam. Beberapa komoditas hortikultura sepert
EKONOMI