Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan, aturan teknis mengenai penyadapan memang tidak diatur dalam revisi KUHAP.
Sebab, berdasarkan putusan MK, penyadapan harus diatur melalui undang-undang tersendiri.
Draf rancangan Undang-Undang Penyadapan sudah disiapkan sejak masa jabatan Supratman sebagai Ketua Badan Legislasi DPR, untuk menyatukan penyadapan di bidang intelijen dan penegakan hukum.
Pemerintah berharap penjelasan ini dapat meluruskan kekhawatiran publik sekaligus mengedukasi masyarakat terkait implementasi KUHAP baru.*
(kp/ad)
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang teman Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengopti
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ustaz Aiyub Rusli, pengajar Dar Maryam Boarding School (DMBC), mengajak umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yan
AGAMA
BELAWAN Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita 1,16 ton ketamin hidroklorida
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi klaim Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membantah adanya hubungan antara kebakaran hutan dan la
NASIONAL
JAKARTA Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai ada pihak luar negeri yang tidak menyukai upaya
EKONOMI
MEDAN Kapal tanker MT Global 168 yang diamankan aparat karena diduga membawa 1,16 ton ketamin di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
