Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Sengketa lahan seluas 190 hektar yang diduga dikuasai PT Agincourt Resources (PT AR) kembali memanas.
Dalam persidangan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kuasa hukum pihak penggugat menegaskan desakan agar perusahaan tambang emas itu menghentikan seluruh aktivitas operasional di atas lahan sengketa hingga ada putusan hukum tetap.
Advokat RHa Hasibuan menyatakan, keberlanjutan aktivitas PT AR di atas objek perkara berpotensi menjadi bentuk pembangkangan hukum sekaligus melanggar asas negara hukum.Baca Juga:
"Kami telah menyampaikan kepada majelis hakim agar PT Agincourt Resources menghentikan seluruh aktivitas di atas objek perkara sampai adanya putusan hukum tetap," tegas Hasibuan di kantor pengadilan, Kamis (8/1/2026).
Lahan seluas 190 hektar tersebut merupakan bagian dari tanah adat Luat Siregar Siagian yang hingga kini belum menerima ganti rugi sejak 2008.
Sidang telah memasuki pokok perkara, dan agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi untuk menguatkan klaim kepemilikan lahan adat tersebut.
Ketua Parsadaan Siregar Siagian, Fahran Siregar, menambahkan bahwa lokasi lahan dekat aliran Sungai Garoga.
Aktivitas tambang diduga turut berkontribusi pada banjir bandang Sungai Garoga pada 25 November 2025 lalu, yang diperparah oleh kayu gelondongan yang terbawa arus dan menyumbat infrastruktur.
Data investigasi menyebut, area eksplorasi PT AR mencapai ±4.408 hektare dan berada di wilayah rawan longsor serta banjir.
Aktivitas tambang skala besar berpotensi menurunkan kualitas lingkungan jika pengelolaan tidak dilakukan secara ketat dan transparan.
Kasus ini memicu desakan publik agar penegakan hukum dilakukan tegas dan berkeadilan, menuntut PT Agincourt Resources menghentikan operasi di lahan sengketa, bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan, serta menghormati hukum negara.*
(dh)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL