Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN, SUMUT – Sengketa lahan seluas 190 hektar yang diduga dikuasai PT Agincourt Resources (PT AR) kembali memanas.
Dalam persidangan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kuasa hukum pihak penggugat menegaskan desakan agar perusahaan tambang emas itu menghentikan seluruh aktivitas operasional di atas lahan sengketa hingga ada putusan hukum tetap.
Advokat RHa Hasibuan menyatakan, keberlanjutan aktivitas PT AR di atas objek perkara berpotensi menjadi bentuk pembangkangan hukum sekaligus melanggar asas negara hukum.Baca Juga:
"Kami telah menyampaikan kepada majelis hakim agar PT Agincourt Resources menghentikan seluruh aktivitas di atas objek perkara sampai adanya putusan hukum tetap," tegas Hasibuan di kantor pengadilan, Kamis (8/1/2026).
Lahan seluas 190 hektar tersebut merupakan bagian dari tanah adat Luat Siregar Siagian yang hingga kini belum menerima ganti rugi sejak 2008.
Sidang telah memasuki pokok perkara, dan agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi untuk menguatkan klaim kepemilikan lahan adat tersebut.
Ketua Parsadaan Siregar Siagian, Fahran Siregar, menambahkan bahwa lokasi lahan dekat aliran Sungai Garoga.
Aktivitas tambang diduga turut berkontribusi pada banjir bandang Sungai Garoga pada 25 November 2025 lalu, yang diperparah oleh kayu gelondongan yang terbawa arus dan menyumbat infrastruktur.
Data investigasi menyebut, area eksplorasi PT AR mencapai ±4.408 hektare dan berada di wilayah rawan longsor serta banjir.
Aktivitas tambang skala besar berpotensi menurunkan kualitas lingkungan jika pengelolaan tidak dilakukan secara ketat dan transparan.
Kasus ini memicu desakan publik agar penegakan hukum dilakukan tegas dan berkeadilan, menuntut PT Agincourt Resources menghentikan operasi di lahan sengketa, bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan, serta menghormati hukum negara.*
(dh)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN