PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terkait dua Warga Negara China yang terlibat bentrokan dengan anggota TNI di areal tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Insiden ini terjadi pada Desember 2025 lalu.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait, menjelaskan kedua WNA berinisial WL dan WS telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran kedapatan membawa senjata tajam saat kericuhan berlangsung.Baca Juga:
"Proses penyidikan masih berjalan. Pemberitahuan ke Kedutaan Besar China sudah dilakukan," kata Raswin, Rabu (14/1/2026).
Bentrok bermula saat sekitar 15 WNA China berhadapan dengan prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya dan petugas pengamanan sipil di lokasi tambang.
Penyebab utama disebut berasal dari konflik klaim kepengurusan perusahaan antara kubu Li Changjin dan Firman yang sama-sama mengklaim telah mengesahkan direksi baru melalui RUPS Juli 2025.
Menurut laporan TNI, kericuhan dipicu dugaan penyerangan fisik oleh WNA terhadap prajurit dan petugas keamanan, termasuk dugaan penggunaan senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum. Akibatnya, satu unit mobil dan satu sepeda motor mengalami kerusakan.
Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Kalbar, dan akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap.
"Secepatnya akan dilimpahkan begitu kelengkapan terpenuhi," tegas Raswin.
Atas perbuatannya, WL dan WS terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) terkait kepemilikan senjata tajam tanpa hak.
Kejadian ini menimbulkan sorotan terkait pengawasan terhadap aktivitas WNA di area tambang serta koordinasi antara aparat keamanan dan perusahaan.
Polda Kalbar menegaskan akan terus memproses hukum sesuai ketentuan, sambil memastikan hubungan diplomatik dengan Kedubes China tetap terjaga.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL