Komisi II DPR Gelar RDPU Bahas RUU Pemilu Bersama Pakar Hukum Tata Negara
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Dalam persidangan, Nadiem menyoroti integritasnya sebagai menteri, menanyakan kepada saksi, mantan Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUDasmen) Hamid Muhammad, mengenai penilaian integritas para menteri yang pernah dijalani.
"Saya ingin tahu, Pak Hamid, siapa menteri dengan integritas tertinggi?" tanya Nadiem.Baca Juga:
Hamid menjawab, "Saya tidak bisa menjawab itu, Pak," sebelum menambahkan bahwa ia tidak pernah mencurigai integritas Nadiem selama menjabat sebagai menteri.
Nadiem menegaskan klaimnya sebagai salah satu menteri terbaik dalam sejarah Indonesia.
"Alhamdulillah, saksi juga menyebut saya menjadi salah satu menteri terbaik," ujarnya kepada wartawan usai sidang.
Sidang juga menyoroti dugaan Nadiem memilih sosok yang bukan ahli pendidikan untuk posisi Dirjen.
Mantan Dirjen PAUDasmen Jumeri menyebut, dirinya diminta bergabung ke grup WhatsApp Direktorat PAUDasmen sebelum resmi menjabat Dirjen, membahas pengadaan Chromebook.
"Betul, tetapi saya belum menanggapi karena belum paham sepenuhnya," ujar Jumeri.
Pengacara Nadiem, Ari Yusuf, menuding ada gratifikasi yang diterima oleh para saksi, yang berpotensi memengaruhi keterangan mereka di persidangan.
Ari menekankan, "Indikasi kuat keterangan saksi tidak memiliki integritas. Mereka pasti takut memberikan keterangan sebenar-benarnya karena sudah menerima sesuatu."
Pihak Nadiem berencana menyurati KPK untuk menindaklanjuti dugaan gratifikasi saksi yang muncul dalam persidangan.
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL