JAKARTA — Bupati Pati Sudewo membantah keras tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pemerasan calon perangkat desa.
Bantahan itu disampaikan Sudewo saat hendak dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1) malam.
"Saya ngomong apa adanya, soal dipercaya atau tidak, monggo," ujar Sudewo kepada awak media.Baca Juga:
Ia menjelaskan, pengisian perangkat desa baru direncanakan Juli 2026.
Menurut Sudewo, hal ini terkait keterbatasan APBD 2026 yang hanya mampu membiayai gaji atau tunjangan perangkat desa selama empat bulan, mulai September 2025.
"Saya belum pernah membahas secara formal maupun informal kepada siapa pun. Kepada kepala desa, camat, maupun OPD saya belum pernah membahasnya sama sekali," kata Sudewo.
Bupati Pati dari Partai Gerindra itu menegaskan seleksi perangkat desa akan berjalan adil dan objektif.
Ia telah memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Triyantoro, pada awal Desember 2025 agar draf Peraturan Bupati disusun tanpa celah untuk praktik curang.
Salah satu mekanismenya adalah sistem CAT dan pengawasan dari ormas, LSM, serta media.
Sudewo juga membantah tudingan KPK bahwa ia meminta tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta per calon perangkat desa.
"Enggak sama sekali. Saya menganggap saya dikorbankan. Saya betul-betul sama sekali tidak mengetahui," ujarnya.
Dalam kasus yang sama, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Abdul Suyono (Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan), Sumarjiono (Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken), dan Karjan (Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken).
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
