DELI SERDANG — Sejumlah warga Jalan Tirtadeli, Dusun I, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, meminta perlindungan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Pasalnya, tanah tempat tinggal mereka diklaim sebagai milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, memicu ketegangan antara warga dan aparat daerah.
Permintaan itu disampaikan Marolan Ompungsunggu (65) bersama beberapa warga lainnya saat mendatangi kantor PWI Deli Serdang, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Mereka menuturkan, Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP meminta warga menyerahkan dokumen perizinan bangunan (IMB/PBG), meski sebagian besar rumah di lokasi tersebut berdiri sejak puluhan tahun tanpa izin formal.
"Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, kami mohon perlindungan atas indikasi Bupati Deli Serdang ingin merampas tanah kami," ujar Marolan.
Situasi makin memanas saat Bupati Deli Serdang , dr. Asri Ludin Tambunan, meninjau pembangunan jembatan di kawasan itu dan meminta warga menunjukkan bukti kepemilikan tanah.
Warga pun menunjukkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kepala Desa Tanjung Garbus I pada 2010 dan diketahui Camat Lubuk Pakam.
Menurut Marolan, warga sudah mengelola lahan sejak 1985.
Sebelumnya, PTPN II Tanjung Garbus mengklaim tanah tersebut sebagai eks HGU dan sempat merusak tanaman serta gubuk warga dengan alat berat.
Pada 2010, PTPN II melepaskan lahan tersebut, dan Kepala Desa Tanjung Garbus I menerbitkan SKT sebanyak 13 kapling untuk warga.
Namun, Pemkab Deli Serdang kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2013 yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik daerah.
Camat Lubuk Pakam pun menegaskan sebagian tanah tidak terdaftar di kecamatan, memicu surat peringatan dan ancaman pembongkaran oleh Satpol PP.
Kasus sengketa tanah ini sebelumnya pernah digugat warga ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
PN Lubuk Pakam pada 16 Januari 2015 memutuskan sebagian tanah sah milik warga.
Putusan itu diperkuat Pengadilan Tinggi Medan pada 22 Juni 2016, yang menilai penerbitan Hak Pakai Nomor 3 oleh BPN Deli Serdang sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad).
Persoalan makin rumit karena bagian tanah yang diklaim Pemkab termasuk lokasi kantor PWI Deli Serdang.
Namun Kabag Hukum Pemkab, Muslih Siregar, mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana penggusuran, dan menafsirkan putusan pengadilan berbeda.
"Kalau terkait itu belum ada informasi kepada saya," kata Muslih.
Warga berharap Gubernur Sumut memberikan perlindungan agar hak-hak mereka diakui dan sengketa tidak berlanjut menjadi konflik fisik atau administratif.*
(ad)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
