Kapolres Padangsidimpuan Berbuka Puasa Bersama Tahanan, Ajak Introspeksi di Bulan Ramadan
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Pati, Sudewo.
Jika tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT), total uang yang bisa diperoleh Sudewo diperkirakan mencapai Rp50 miliar dari 21 kecamatan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang Rp2,6 miliar yang disita dari OTT berasal dari satu kecamatan.Baca Juga:
"Kalau ada 21 kecamatan, berarti mungkin angkanya bisa sekitar Rp50-an miliar ya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2026).
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut KPK, Sudewo mematok tarif tertentu untuk posisi strategis di pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Pati, sehingga potensi korban bisa meluas bila OTT tidak dilakukan.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu:
- Sudewo, Bupati nonaktif Pati
- Abdul Suyono, Kades Karangrowo
- Sumarjion, Kades Arumanis
- Karjan, Kades Sukorukun
Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20/2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.
KPK menekankan langkah OTT ini berhasil mencegah meluasnya dugaan pemerasan di sejumlah desa.
"Kita bisa mencegah adanya modus-modus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan-kecamatan itu," jelas Budi.
Kasus Sudewo menjadi peringatan bagi penyelenggara negara agar transparan dan akuntabel dalam pengelolaan jabatan publik, terutama di level desa, di mana penyalahgunaan wewenang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan.*
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam misi International Stabiliz
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu&039ti menegaskan akan mengaktifkan kembali kegiatan menulis tangan di sekolah s
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan keagamaan, Kapolda Aceh Irjen Pol
NASIONAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fenomena hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah kini dinilai bukan sekadar persepsi publik, melainkan gejala nyata dalam praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di ke
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat komitmen menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Ra
HUKUM DAN KRIMINAL