JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq buka suara terkait langkah hukum yang ditempuh pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), menyusul pencabutan izin lingkungan perusahaan.
Menurut Hanif, setiap badan usaha memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pemerintah.
Baca Juga:"Semua hak, semua orang, semua badan hukum mempunyai hak yang sama, padahal diperkenankan untuk melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut," ujar Hanif di Kompleks Parlemen, Senin (26/1/2026).
Pencabutan izin lingkungan delapan entitas usaha di Sumatra Utara ini, kata Hanif, dilakukan karena dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah banjir bandang di wilayah tersebut.
Perubahan signifikan terhadap aliran air permukaan akibat aktivitas perusahaan disebut memperbesar dampak banjir.
"Landasan pencabutan izin ini didukung bukti kajian para ahli dan modeling saintifik," jelasnya.
Hanif menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup juga menggugat enam entitas usaha secara perdata dengan denda administratif Rp4,8 triliun, dan menambah dua entitas lainnya dalam gugatan.
Izin lingkungan merupakan syarat utama operasional perusahaan di sektor energi, tambang, kehutanan, dan perkebunan.
"Kalau izin lingkungan dicabut, berarti tidak ada dasar hukum untuk menjalankan kegiatan teknis," tegas Hanif.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pengembalian izin operasional PLTA Batang Toru, termasuk dokumen studi kelayakan (feasibility study)
PLTA yang berkapasitas 510 MW ini seharusnya mulai beroperasi akhir 2025, namun tertunda hingga izin dicabut.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan, NSHE telah mengajukan audit lingkungan ulang yang kini sedang menunggu pelaksanaan.
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan mencabut izin usaha PLTA Batang Toru bersama lima badan usaha non-kehutanan lainnya karena dianggap merusak kawasan hutan dan memicu banjir di Sumatra Utara pada akhir tahun lalu.
PLTA Batang Toru berdiri di Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 650 hektare dan mempekerjakan sekitar 600 orang.
Baca Juga:
Proyek ini dimiliki oleh Far East Green Energy Pte Ltd (35%), PT Dharma Hydro Nusantara (40%), dan PT PLN Nusantara Renewable (25%).*
(bb/ad)
BATAM Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam perkara penyelundupan narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin rapat monitoring dan evaluasi perdana Program Makanan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Wira Prayatna memimpin langsung pengecekan kesiapan Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) menjelan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menilai wacana menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang
HUKUM DAN KRIMINAL
NEW YORK Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran bisa segera ber
INTERNASIONAL
JAKARTA Budaya masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. De
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ibnu Hafidz, alumni Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), resmi dilantik sebagai Perw
SOSOK
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keselamatan dan kelancaran arus mudik Lebaran 1447 H/2026 Mas
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat
NASIONAL
JAKARTA Penyerang keturunan Indonesia, Ole Romeny, menegaskan kabar miring yang menyebut dirinya mengalami cedera patah kaki parah adala
OLAHRAGA
