Laporkan Penyelewengan BBM Subsidi Solar, Warga Bisa Dapat Hadiah Rp 10 Juta dari Gerindra!
JAKARTA Partai Gerindra mewantiwanti masyarakat agar mengawasi penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Partai ini menyiapkan hadiah
NASIONAL
MEDAN– Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (27/1).
Hakim ketua Jarot Widiyatmono membuka sidang untuk umum dan meminta kedua belah pihak melengkapi berkas administrasi.
Sidang juga menetapkan penggunaan mediator dari PN Medan, yang akan memfasilitasi proses mediasi.Baca Juga:
"Setelah berkas diperiksa, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menentukan penyedia mediator, baik dari luar maupun dari PN Medan," ujar Jarot.
Kedua pihak akhirnya sepakat menggunakan mediator dari pengadilan, yang akan dipimpin oleh Hakim Efrata. Namun, mediasi ditunda hingga minggu depan karena jadwal mediator yang padat.
Sri Indrawati, Ketua Tim Hukum KLH, menjelaskan bahwa PT TBS diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025 di Tapanuli Tengah.
Menurut Sri, gugatan ini mencakup dua tuntutan utama: kompensasi kerugian lingkungan dan pemulihan lingkungan. Luas lahan PT TBS yang terlibat sekitar 277 hektare.
"Harapannya, majelis hakim memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan petitum kami," kata Sri.
Langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya KLH menindak enam perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan masif di Sumatera Utara.
Selain PT TBS, gugatan juga diajukan terhadap PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, dan PT MST.
Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas keenam perusahaan tersebut diduga merusak lingkungan seluas 2.516,39 hektare di tiga kabupaten: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Sidang lanjutan dan mediasi akan berlangsung minggu depan di PN Medan.
JAKARTA Partai Gerindra mewantiwanti masyarakat agar mengawasi penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Partai ini menyiapkan hadiah
NASIONAL
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chania
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Operasi Pasar Tanggap Inflasi Aceh di lima kabupaten/kota, ya
EKONOMI
BATAM Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam perkara penyelundupan narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin rapat monitoring dan evaluasi perdana Program Makanan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Wira Prayatna memimpin langsung pengecekan kesiapan Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) menjelan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menilai wacana menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang
HUKUM DAN KRIMINAL
NEW YORK Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran bisa segera ber
INTERNASIONAL
JAKARTA Budaya masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. De
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ibnu Hafidz, alumni Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), resmi dilantik sebagai Perw
SOSOK