JAKARTA – Eks Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/1/2026).
Pemeriksaan terkait dugaan korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2023-2024, namun hingga kini Yaqut belum ditahan.
Yaqut tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.16 WIB dan meninggalkan lokasi pukul 17.43 WIB.Baca Juga:
Selama keluar dari gedung, eks Menag itu dikawal petugas dan memilih enggan memberikan komentar panjang kepada awak media.
"Silakan tanya materi pemeriksaan langsung ke KPK," ujarnya singkat.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan Yaqut dilakukan dalam kapasitas saksi.
"Pemeriksaan hari ini bertujuan menggali informasi terkait kerugian negara dalam kasus kuota haji, setelah sebelumnya saksi-saksi lain telah diperiksa, termasuk auditor BPK," ujarnya.
Kasus kuota haji bermula dari penambahan 20 ribu kuota jemaah haji untuk 2024.
Dari tambahan ini, 10 ribu dialokasikan untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Padahal, menurut UU Haji, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota. Akibat kebijakan ini, sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang sudah menunggu lebih dari 14 tahun gagal berangkat.
KPK telah menetapkan Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.
Dugaan korupsi ini kini tengah dalam tahap penyidikan lanjutan, dengan berbagai bukti yang telah dikantongi KPK.
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
