BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan DPRD setempat sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir demi mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Kesepakatan ini diungkap Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, saat menanggapi dorongan anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, Sabtu (7/2/2026).
"Pembentukan Satgas Parkir dengan melibatkan TNI-Polri, Kejaksaan, dan DPRD adalah langkah maju untuk menyelamatkan pendapatan parkir," kata Hasanul, yang karib disapa Jiji.Baca Juga:
Menurutnya, langkah ini sekaligus diharapkan memperbaiki aturan terkait perparkiran, sehingga masyarakat tidak lagi dipungut biaya sembarangan.
Dorongan pembentukan Satgas muncul karena dugaan kebocoran pendapatan parkir yang terjadi sejak 2022 hingga 2024.
Target retribusi sebesar Rp2 miliar per tahun nyatanya hanya terealisasi di bawah Rp1 miliar, padahal kota Binjai memiliki potensi parkir signifikan, khususnya di Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.
Ronggur Simorangkir menyoroti adanya oknum pejabat dekat wali kota yang memanfaatkan pengelolaan parkir untuk kepentingan pribadi.
Ia menilai pendapatan parkir yang sangat kecil dibanding potensi wilayah menunjukkan adanya praktik sistemik.
"Jika dihitung, pendapatan per hari dari beberapa ruas utama hanya sekitar Rp2,6 juta, sangat tidak logis," ujar Ronggur.
Hasil penelusuran menunjukkan setoran jukir di Jalan Sudirman dapat mencapai lebih dari Rp2 juta per hari pada hari kerja, sementara di Jalan Ahmad Yani lebih dari Rp1 juta per hari. Jika digabung, dua ruas jalan ini bisa menyumbang hampir Rp4 juta per hari.
Namun, pendapatan tersebut jauh dari target kas daerah, menguatkan dugaan kebocoran.
Pemko Binjai menegaskan Satgas Parkir akan segera dibahas dan difinalisasi bersama instansi terkait.
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
