MEDAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), berinisial ED, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan terkait janji proyek yang tidak terealisasi.
Kasus ini, yang sempat menghebohkan publik, dihentikan setelah pihak korban dan pelaku sepakat untuk berdamai.
Baca Juga:Kasus ini bermula pada tahun 2020, ketika ED menjanjikan proyek kepada korban berinisial PS, dengan iming-iming kontrak proyek di Labuhanbatu Utara.
Dalam prosesnya, ED meminta sejumlah uang senilai Rp 600 juta sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Uang tersebut kemudian ditransfer oleh korban pada 18 Desember 2020 di Kota Medan.
Namun, meski korban telah mentransfer uang sesuai permintaan, proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.
Setelah tiga kali melakukan somasi yang tak mendapatkan respons, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan pada Juli 2024.
Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, menjelaskan bahwa pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan ED sebagai tersangka pada 29 Oktober 2025.
Namun, ED tidak hadir ketika pertama kali dipanggil untuk diperiksa. Setelah dua kali gagal hadir, pada 5 Februari 2026, ED akhirnya datang ke Polrestabes Medan dan langsung ditahan.
Tersangka ED ditahan selama 13 hari, sejak 5 hingga 18 Februari 2026, sebelum akhirnya kasus ini mencapai penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Pada 11 Februari 2026, keluarga ED mengunjungi rumah korban untuk meminta maaf dan menawarkan ganti rugi.
Korban dan pihak keluarga ED sepakat untuk berdamai, yang kemudian disusul dengan pengajuan pencabutan laporan oleh korban ke Polrestabes Medan.
"Setelah menerima permohonan dari pihak korban, kami melaksanakan gelar perkara khusus dengan melibatkan semua pihak. Kami kemudian memutuskan untuk menghentikan kasus ini melalui mekanisme restorative justice," kata AKBP Bayu.
Sementara itu, ED, yang sempat ditahan selama 13 hari, akhirnya dibebaskan setelah proses perdamaian selesai dilaksanakan.
Baca Juga:
Kasus ini menyisakan perhatian publik terhadap praktik penipuan yang melibatkan pejabat daerah, serta proses hukum yang mengedepankan penyelesaian secara damai.
Meskipun kasus dihentikan, masyarakat berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.*
(d/ad)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
