MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Dairi terkait pengelolaan dana desa.
Hingga Senin (9/3/2026), lima Kades telah diperiksa secara bertahap sebagai bagian dari tahap penyelidikan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Rizaldi, menyebutkan bahwa kelima Kades yang telah diperiksa berasal dari Desa Silalahi II, Desa Sitinjo, Desa Lau Kersik, Desa Lae Parira, dan Desa Karing.Baca Juga:
"Masih tahap penyelidikan. Terkait pemeriksaan, lima orang Kades sudah diperiksa dan mereka masih memeriksa dokumen-dokumen terkait," ujar Rizaldi.
Pemeriksaan terhadap para Kades dilakukan pada tanggal 4 dan 5 Maret 2026. Menurut Rizaldi, dokumen terkait pengelolaan dana desa menjadi fokus utama penyidik dalam tahap awal ini.
Hasil pemeriksaan para Kades belum dapat dirinci karena masih dalam proses penyelidikan.
Kejati Sumut menegaskan bahwa seluruh Kepala Desa di Dairi akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Selain itu, pemeriksaan dilakukan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi agar proses berjalan lebih cepat dan efisien.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kejati Sumut dalam memastikan dana desa digunakan sesuai aturan dan menghindari potensi penyalahgunaan di tingkat desa.*
(ds/dh)
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL