Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno (JP), sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi izin batu bara dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Pantauan di Gedung KPK, Selasa (10/3/2026), Japto tiba sekitar pukul 09.00 WIB didampingi sejumlah pihak.
"Benar, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi Saudara JP, dalam perkara dugaan TPK gratifikasi di wilayah Kabupaten Kukar, untuk tersangka korporasi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.Baca Juga:
Hingga berita ini ditulis, KPK belum merinci materi pemeriksaan.
Sebelumnya, Japto juga pernah diperiksa pada 26 Februari 2025 untuk mendalami dugaan aliran uang dari tambang batu bara yang diterima bersama Rita.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan, pemeriksaan sebelumnya menyoal penerimaan "per metrik ton" batu bara yang diduga menjadi aliran dana ke Japto.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, memaparkan bahwa Rita diduga meminta uang dalam bentuk dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi, berkisar antara USD 3,6–5 per ton.
Dugaan itu menimbulkan aliran dana yang besar hingga puluhan juta dolar.
KPK juga tengah menindaklanjuti tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus ini.
Penyidik sebelumnya telah menyita 11 mobil mewah milik Japto dan uang tunai senilai Rp56 miliar dalam penggeledahan rumah ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin, yang diduga juga menerima aliran dana dari Rita.
Penyidik KPK menekankan prinsip follow the money untuk menelusuri seluruh aliran dana hasil dugaan korupsi.
"Kami akan terus mendalami aliran dana dan keterkaitan pihak-pihak yang menerima uang tersebut," kata Budi Prasetyo.
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL