Kepala Bappisus Tegaskan Status Siaga 1 TNI Jelang Lebaran Bukan karena Konflik Timur Tengah
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa pemberlakuan status
NASIONAL
PEKANBARU – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid beserta dua orang lainnya ke Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru, Selasa (10/3/2026).
Langkah ini menandai tahap awal proses persidangan dugaan kasus pemerasan yang menyeret kepala daerah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, selain Abdul Wahid, berkas perkara juga mencakup Muh Arif Setiawan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, dan Dani M. Nur Salam, tenaga ahli gubernur.Baca Juga:
"Pada hari ini, berkas perkara atas nama Abdul Wahid, Muh Arif Setiawan, dan Dani M. Nur Salam dilimpahkan ke PN Tipikor Pekanbaru. Selanjutnya, kami menunggu penetapan jadwal sidang," ujar Budi.
KPK mengimbau masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan secara terbuka dan mencermati setiap fakta yang terungkap. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi penegakan hukum yang dijunjung lembaga antirasuah.
Terkait penahanan Abdul Wahid dan pihak lain, Budi menyebut pihaknya masih menunggu keputusan resmi. "Jika sudah ada pemindahan penahanan, kami akan menginformasikan lebih lanjut," katanya.
Sebelumnya, KPK juga menetapkan tersangka baru dalam kasus yang dikenal sebagai "jatah preman", yakni Marjani, mantan pegawai honorer dan ajudan Abdul Wahid. Penambahan tersangka ini memperluas cakupan perkara yang tengah disidik.
Dengan pelimpahan berkas ke pengadilan, proses hukum terhadap Gubernur Riau nonaktif dan koleganya memasuki babak baru. Publik kini menanti jadwal persidangan resmi serta fakta-fakta yang akan terungkap di ruang sidang.*
(ds/dh)
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan bahwa pemberlakuan status
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan, Selasa (1
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi beredarnya telegram TNI yang menetapkan status siaga satu. Menurut Puan, DPR akan memint
POLITIK
BATU BARA, 10 Maret 2026 Kekecewaan dirasakan sejumlah orang tua murid di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terkait pelaksanaan Progr
KESEHATAN
BANDA ACEH Menyambut Idul Fitri 1447 H, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu mengadakan bazar sembako murah bagi anggota
EKONOMI
BATUBARA Seorang orang tua siswa di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, menyampaikan keluhan
KESEHATAN
BANDA ACEH Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyelenggarakan rangkaian kegiatan Khatam Quran, tausyiah, dan buka puasa bersama dalam rangka
AGAMA
LAMPUNG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi L
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag resmi dilantik sebagai rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahm
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
EKONOMI