Deputi KPK Jelaskan Hubungan Biaya Pilkada dan Praktik Korupsi Kepala Daerah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
REJANG LEBONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT).
Dalam keterangannya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bupati tersebut meminta fee proyek sebesar 10–15 persen dari sejumlah kontraktor dengan alasan memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR).
"Permintaan sejumlah fee ijon kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan menjelang hari raya," ungkap Asep saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).Baca Juga:
Kasus ini bermula saat Bupati Fikri dan Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Harry Eko Purnomo (HEP), diduga menggunakan modus permintaan fee dengan memenangkan kontraktor tertentu dalam proses lelang proyek.
Dari tiga kontraktor yang diperiksa, Bupati Fikri diduga menerima uang hingga Rp 980 juta. Total dugaan penerimaan lainnya yang diperoleh bupati mencapai sekitar Rp 1,7 miliar dari beberapa proyek.
Menurut Asep, praktik ini diduga terjadi secara berulang karena adanya kebiasaan bagi-bagi THR dan kebutuhan pribadi pejabat menjelang hari raya.
"Jadi keperluannya, keperluan pribadinya, banyak hal, termasuk menghadapi Lebaran. Ini menjadi kebiasaan yang membebani," jelas Asep.
KPK masih melanjutkan proses penyidikan terhadap Bupati Fikri dan pihak terkait untuk memastikan kebenaran dugaan suap proyek tersebut.
Langkah ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di pemerintah daerah, termasuk modus ijon proyek yang melibatkan pejabat tinggi.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali menerima audiensi dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Rabu (11/3/2026). Audiensi me
NASIONAL
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL