Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
CILACAP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring OTT pada Jumat (13/3/2026).
Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Benar (terjadi tangkap bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi. Namun, ia belum merinci jumlah orang yang diamankan atau barang bukti yang disita. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring.Baca Juga:
Profil Singkat Bupati Cilacap
Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia merupakan putra daerah yang meniti karier dari birokrasi hingga politik.
Setelah menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Cilacap, Syamsul melanjutkan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (2004–2008).
Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja (2012–2013) dan dilanjutkan sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerja Sama (2013–2016).
Pada 2017, Syamsul dipercaya menjabat Wakil Bupati Cilacap hingga 2022, sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Cilacap periode 2025–2030.
Dalam kontestasi Pilkada Cilacap 2024, Syamsul maju berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya dari Partai Golkar, memenangkan 414.533 suara (43,81 persen suara sah). Ia juga menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap 2021–2026.
Pelantikan Syamsul sebagai Bupati Cilacap dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
OTT KPK: Awal Penentuan Status Hukum
Operasi tangkap tangan ini menjadi sorotan karena Syamsul dikenal sebagai figur lokal yang menanjak dari birokrasi hingga menjadi kepala daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Syamsul dan pihak-pihak terkait sebelum menentukan tersangka resmi.
OTT ini menambah daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Jawa Tengah dan menjadi perhatian publik terkait integritas pejabat publik.*
(in/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL