Prabowo Bakal Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah, Ada Agenda Besar Apa?
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program In
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham), Mugiyanto, mendesak agar Polri dan TNI segera melakukan koordinasi untuk mengatasi perbedaan informasi terkait penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Perbedaan informasi yang berkembang di publik antara kedua institusi tersebut perlu segera diselaraskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menjaga integritas penanganan kasus.
Mugiyanto menekankan bahwa koordinasi yang solid antara aparat penegak hukum sangat penting, mengingat isu ini telah menarik perhatian publik.Baca Juga:
Ia berharap agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan bagi korban.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara," ujar Mugiyanto dalam keterangannya pada Kamis (19/3/2026).
Mugiyanto juga mendorong penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus.
Ia menyatakan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh terbatas hanya pada empat tersangka yang sudah ditahan, melainkan juga harus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang merencanakan atau mengendalikan peristiwa tersebut.
"Penanganan kasus ini harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika terdapat pihak yang merencanakan atau mengendalikan aksi penyiraman tersebut," lanjut Mugiyanto.
Lebih lanjut, Wamenham tersebut menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, meskipun memiliki posisi atau latar belakang tertentu.
Mugiyanto memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sedang bekerja keras mengungkap kasus ini.
Ia juga menyambut baik pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi III DPR RI, yang diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.
"Semoga Panja yang dibentuk dapat membuat kasus ini semakin terang benderang tanpa terkecuali," ujar Mugiyanto.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program In
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke M
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran pimpinan. Jabatan Wakapolda Sumatera Ut
NASIONAL
MEDAN Sejumlah jurnalis bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Pos Bloc Kota Medan, Kamis (30/7/2026) sore
PERISTIWA
LABUSEL Seorang anggota Polri aktif berinisial Bripka YML (31) terseret dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar
PEMERINTAHAN
MEDAN Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberika
HUKUM DAN KRIMINAL