Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha rokok asal Jawa Timur, Martinus Suparman, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait proses importasi barang.
Pemanggilan ini dilakukan pada Rabu (1/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut, meski belum mengungkapkan materi pemeriksaan yang akan digali oleh penyidik.Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi singkat.
Kasus ini merupakan bagian dari pengembangan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pihak di DJBC.
Sebelumnya, KPK juga memanggil beberapa pengusaha rokok lain, termasuk Liem Eng Hwie, Rokhmawan, dan Benny Tan, yang turut diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Pada 31 Maret 2026, Liem Eng Hwie, salah satu pengusaha yang dipanggil, memenuhi panggilan penyidik. KPK mengungkapkan, penyidik ingin mendalami lebih lanjut prosedur yang harus dilalui oleh pengusaha rokok dalam pengurusan cukai rokok di DJBC.
"Pemeriksaan Liem ini untuk melengkapi informasi dalam tahap penyidikan yang sedang berjalan," kata Budi.
Ia menambahkan bahwa KPK berencana segera melimpahkan kasus ini ke tahap penuntutan, khususnya terkait dengan pihak-pihak yang diduga sebagai pemberi suap dalam kasus tersebut.
Pengembangan Kasus dan Tersangka Baru
Kasus ini pertama kali terungkap pada awal Februari 2026, ketika KPK menetapkan enam tersangka, yang terdiri dari pejabat DJBC dan pengusaha rokok terkait.
Tersangka tersebut antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo. Selain itu, tiga pengusaha yang terlibat, yaitu John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dari PT Blueray, juga ditetapkan sebagai tersangka.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN