Sementara Vietnam Unggul 2-0 dari Myanmar
MEDAN Tim Nasional Vietnam untuk sementara di babak pertama unggul 20 melawan Myanmar dalam laga Piala AFF U19 tahun 2026 di Stadion Uta
OLAHRAGA
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan untuk pembangunan rel kereta api Medan–Binjai.
Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 13 April 2026.
Para saksi berasal dari unsur perusahaan pelaksana proyek dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Sumatera Utara, di antaranya Direktur PT Antaraksa David Oloan Sitanggang, perwakilan PT Anta Raksa Wahyu Kahar Putra, serta sejumlah pejabat PT Waskita Karya seperti Mursyid (mantan Direktur Utama), Ahmadi, Agus Wahyudianto, dan Nugroho Eko.Baca Juga:
Selain itu, turut dihadirkan staf BTP Sumut Reza Pramaswara.
Dalam perkara ini, jaksa mendudukkan tiga terdakwa, yakni Muhammad Chusnul selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Sumatera Bagian Utara, Muhlis Hanggani Capah selaku PPK II, serta Eddy Kurniawan Winarto selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu yang beberapa kali mencecar keterangan saksi, terutama terkait konsistensi pernyataan di persidangan dan berita acara pemeriksaan (BAP).
Salah satu saksi, Wahyu Kahar Putra, mengakui adanya pertemuan dengan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto di Jakarta sebelum proses tender proyek berlangsung.
Dalam pertemuan itu, dibahas rencana kerja sama operasi (KSO) untuk mengikuti lelang proyek jalur kereta Medan–Binjai.
Wahyu juga menyebut dirinya memperoleh informasi bahwa proyek tersebut akan dikerjakan oleh PT Waskita Karya, sehingga mendorong pembentukan kerja sama dengan sejumlah pihak agar dapat ikut serta dalam tender.
"Saya minta tolong untuk dihubungkan ke PT Waskita," kata Wahyu di persidangan.
Namun dalam BAP, Wahyu sebelumnya disebut mengakui adanya pembahasan terkait komitmen fee dalam proyek tersebut.
Jaksa penuntut umum kemudian mengonfirmasi kembali keterangan itu di persidangan.
Ketika ditanya, Wahyu membantah adanya pembicaraan soal fee. "Tidak ada dibahas," ujarnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi majelis hakim. Hakim Khamozaro Waruwu menegur saksi karena dinilai memberikan keterangan yang tidak konsisten dengan saksi lain.
"Jangan merasa sok benar. Saudara bisa digugat karena memberi keterangan palsu," kata hakim.
Saksi lain, David Oloan Sitanggang, membantah sejumlah keterangan Wahyu.
Ia menyebut proses persiapan tender telah diatur dan keterpilihan perusahaan dalam proyek tidak lepas dari peran Wahyu.
David juga mengakui adanya aliran uang atas permintaan pihak tertentu untuk memuluskan kemenangan tender.
"Semua atas permintaan Wahyu," kata David.*
(tm/ad)
MEDAN Tim Nasional Vietnam untuk sementara di babak pertama unggul 20 melawan Myanmar dalam laga Piala AFF U19 tahun 2026 di Stadion Uta
OLAHRAGA
PEMATANGSIANTAR Dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di K
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap Askani dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional S&P
EKONOMI
JAKARTA Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali berlanjut di Pengadilan Militer II08 Jakarta. O
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tertekan pada perdagangan Kamis (4/6/2026). IHSG ditutup melemah 101,28 poin atau 1,70
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) men
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah resmi menyepakati rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita menyusul lonjakan harga minyak sawit mentah a
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksanaan Program
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Filipina menjajaki kerja sama perdagangan melalui skema barter sebagai upaya memperkuat hubungan dagang s
EKONOMI