Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan agama.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (AMSU) pada Selasa, 14 April 2026.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, mengatakan laporan itu telah diterima kepolisian dengan nomor STTLP/B/579/IV/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.Baca Juga:
"Pelapor atas nama Dikson Panjaitan, didampingi saksi Dedi Maurits, saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Lamsiang.
Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah video ceramah yang beredar di media sosial.
Pelapor menilai isi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen.
Menurut Lamsiang, dalam ajaran Kristen tidak terdapat konsep bahwa membunuh orang lain dapat dianggap sebagai tindakan yang berpahala atau syahid.
"Dalam Kristen, kita diajarkan rela mati untuk memperjuangkan kebenaran, bukan membunuh orang lain," ujarnya.
Ia menambahkan laporan serupa juga telah diajukan di sejumlah daerah lain.
Hingga kini, disebutkan terdapat sedikitnya 17 laporan terkait pernyataan tersebut di berbagai wilayah.
AMSU berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan ini secara profesional dan konsisten dengan penerapan pasal yang sama di setiap daerah.
"Kami berharap penegakan hukum ini tidak tebang pilih. Jika materinya sama, maka penerapan pasalnya juga harus sama," kata Lamsiang.
Dalam laporan tersebut, Jusuf Kalla diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 300 dan Pasal 301 terkait dugaan penistaan agama.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Jusuf Kalla terkait laporan tersebut.*
(d/ad)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL