KPK Ungkap Aliran Dana Korupsi Kerap Mengalir ke Wanita Simpanan

BANYUMAS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pelaku, tetapi juga mengalir ke berbagai pihak, termasuk wanita simpanan.

Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, 16 April 2026.

Baca Juga:

• BNN Aceh Musnahkan 4,9 Kilogram Sabu Hasil Pengungkapan Kasus di Bireuen, Ini Kronologinya

Menurut Ibnu, dalam banyak kasus, uang hasil korupsi tidak langsung disimpan secara formal, melainkan dialirkan ke berbagai bentuk pengeluaran yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Salah satunya melalui pemberian kepada orang dekat di luar hubungan resmi, termasuk wanita simpanan.

"Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU. Biasanya seperti itu," kata Ibnu.

Ia menjelaskan, proses penelusuran aliran dana tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Penanganannya, kata dia, dapat dilakukan bersamaan dengan perkara korupsi atau setelah perkara pokoknya diputus, tergantung kecukupan alat bukti.

"Bisa bersama-sama, bisa sesudahnya. Kalau bukti lengkap bisa sekaligus," ujarnya.

Ibnu memaparkan bahwa TPPU dilakukan untuk menyamarkan jejak uang hasil kejahatan agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Dana tersebut, kata dia, sering kali sudah dialihkan ke berbagai bentuk pengeluaran, mulai dari keluarga, hiburan, hingga simpanan lain.

Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung pola umum pelaku korupsi yang sebagian besar laki-laki dan kerap mengalihkan dana ke berbagai pihak yang memiliki kedekatan personal.

"Pelaku korupsi 81 persen laki-laki, dan sebagian mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu," kata Ibnu.

KPK menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kesenjangan sosial, menurunnya kepercayaan publik, serta menghambat investasi akibat ketidakpastian hukum.

Selain itu, korupsi disebut memperlebar jurang ketimpangan karena sumber daya negara tidak terdistribusi secara adil dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Ibnu menekankan pentingnya penguatan integritas untuk mencegah praktik korupsi yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional.*

(tm/ad)

BNN Aceh Musnahkan 4,9 Kilogram Sabu Hasil Pengungkapan Kasus di Bireuen, Ini Kronologinya

Sidang Korupsi Pertamina Memanas, Ahli Sebut Kekayaan BUMN Bukan Keuangan Negara

Terungkap! Hery Susanto Keluarkan Surat Koreksi Kemenhut, Diduga Terkait Suap Rp 1,5 Miliar

KPK Panggil Dua Pejabat BI di Kasus CSR BI-OJK, Dugaan Korupsi 2020-2023 Terus Didalami

KPK Ungkap Alasan Periksa Berulang Travel Haji di Kasus Yaqut, Kejar Uang Negara

Tawuran Remaja di Tanjung Tiram Makin Brutal, Gerobak Usaha PKL Warga Dibakar—Ancaman Perang Antar Kampung Menguat