JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Keraguan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Oditur Militer yang menyebut serangan itu dilatarbelakangi motif personal.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menilai alasan tersebut tidak logis karena korban dan para pelaku disebut tidak saling mengenal.Baca Juga:
"Tidak masuk akal jika disebut persoalan individual atau dendam pribadi. Mereka tidak saling mengenal," ujar Fadhil, Kamis, 16 April 2026.
Menurut dia, dugaan motif personal semakin sulit diterima karena jumlah pelaku yang terlibat tidak sedikit.
Berdasarkan temuan sementara, sedikitnya 16 orang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Fadhil menilai konflik pribadi umumnya tidak melibatkan banyak pihak, apalagi hingga melibatkan aktor lapangan dalam jumlah besar.
"Masalah pribadi seperti apa yang bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan serangan seperti ini," katanya.
Ia menduga, aksi penyiraman air keras tersebut merupakan serangan terencana yang berkaitan dengan aktivitas advokasi hak asasi manusia yang dilakukan korban.
Pandangan serupa juga disampaikan perwakilan Divisi Hukum KontraS, M Yahya Ihyaroza.
Ia menyebut serangan tersebut menunjukkan pola yang terorganisasi dan tidak sekadar tindakan spontan.
"Kuat dugaan ini bukan kehendak pribadi. Polanya terlihat sistematis dan terorganisasi," ujar Yahya.
Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menemukan motif pasti di balik serangan tersebut.
Namun, KontraS mendesak aparat penegak hukum membuka proses penanganan perkara secara transparan.
Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, sebelumnya menyatakan motif penyiraman air keras diduga dilatarbelakangi dendam pribadi terhadap korban.
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap para terdakwa.
"Motif sementara yang kami dalami adalah dendam pribadi terhadap korban," kata Andri dalam keterangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Ia menyebut, motif tersebut masih akan didalami lebih lanjut dalam proses persidangan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dalam perkara ini, empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai terdakwa dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan militer.
Persidangan akan menjadi ruang pembuktian untuk mengungkap motif dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.*
(kmd/ad)
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus membuka peluang kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan daerah.
PEMERINTAHAN
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) seb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu bersama Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting me
PENDIDIKAN
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk menjaga dan menggunakan rupiah seba
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan kekayaan nasional yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan
EKONOMI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespons aksi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengenakan kaus bertulisk
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mendorong pengembangan kreativitas generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya di lingkungan sekolah. H
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai ilmu ekonomi bukanlah sesuatu yang rumit atau hanya bisa dipahami oleh kala
EKONOMI
