Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Kritik Swasembada Pangan
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI — Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari, Rikie Umbaran, dinonaktifkan sementara dari jabatannya mulai Jumat, 17 April 2026.
Kebijakan ini diambil menyusul viralnya narapidana kasus korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tenggara, Sulardi, membenarkan penonaktifan tersebut.Baca Juga:
Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan internal yang sedang berjalan.
"Keputusan sanksi Karutan menunggu hasil pemeriksaan Kanwil dan Satops Patnal pusat. Makanya kami nonaktifkan dulu untuk memudahkan pemeriksaan," kata Sulardi, Jumat (17/4/2026).
Untuk sementara, posisi Kepala Rutan Kendari diisi pelaksana harian sembari menunggu hasil investigasi tim dari Kanwil Ditjenpas dan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Ditjen Pemasyarakatan.
Selain Karutan, petugas pengawal narapidana tersebut juga turut diperiksa untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur pengawasan.
Sementara itu, narapidana berinisial SP yang terlibat dalam kasus tersebut telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, dan ditempatkan di fasilitas super maximum security.
"Sudah ditempatkan di 'one man one cell'. Itu Lapas high risk dengan pengamanan maksimal," ujar Sulardi.
Dalam proses pemindahan, narapidana tersebut disebut mendapatkan pengamanan ketat, termasuk pembatasan visual dan pengawalan berlapis.
SP sendiri merupakan terpidana kasus korupsi yang sebelumnya divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kendari.
Ia terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait perizinan kapal tongkang pengangkut nikel ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp233 miliar.
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti ut
ENTERTAINMENT