Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji dengan memanggil mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama, M. Agus Syafi', sebagai saksi, Jumat (17/4/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Agus Syafi' dilakukan di Polresta Yogyakarta. Agus diketahui menjabat sebagai Kasubdit pada periode 2023–2024.
"Pemeriksaan bertempat di Polresta Yogyakarta atas nama MAS selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag periode 2023–2024," ujar Budi dalam keterangannya.Baca Juga:
Selain Agus, KPK juga memanggil tujuh saksi lainnya untuk mengusut kasus yang sama. Para saksi tersebut berasal dari unsur aparatur sipil negara hingga pihak swasta di sektor travel haji.
Di antaranya yakni Direktur Operasional PT Impressa Media Wisata berinisial WP, ASN Kemenag berinisial AS, ISA selaku Wakil Direktur PT Kindai Tours and Travel, serta sejumlah pimpinan perusahaan travel lainnya.
Sebagian saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di daerah berbeda sesuai kebutuhan penyidikan.
KPK sebelumnya telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji sejak 9 Agustus 2025. Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah itu telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp622 miliar.
Tak hanya itu, KPK juga terus mengembangkan perkara dengan menetapkan tersangka baru dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik pengaturan kuota dan aliran dana.
KPK menegaskan akan terus mendalami peran setiap pihak serta menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara.*
(an/dh)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN