JAKARTA – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar atas dugaan penggunaan identitas dan gelar akademik palsu untuk kepentingan tertentu.
Langkah hukum itu akan diawali dengan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna memastikan keabsahan data domisili dan pembuatan KTP Rismon.
"Kami akan ke Desa Kalikotes ini, untuk melihat di Disdukcapil Klaten sana, ini KTP-nya Rismon benar apa dari Pasar Pramuka nih?" ujar Tifa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.Baca Juga:
Tifa menilai, apabila KTP tersebut terbukti bermasalah, maka hal itu dapat berimplikasi pada dugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu.
Ia juga menyoroti kemungkinan penggunaan dokumen identitas tersebut dalam proses hukum.
"Kalau KTP ini dipakai di Polda, di pengadilan, nah ini persoalan," katanya.
Selain persoalan identitas, Tifa juga menyinggung rencana Rismon yang disebut-sebut akan menjadi saksi ahli dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurutnya, hal itu tidak sah jika gelar akademik yang digunakan bermasalah.
"Kalau dia nggak punya doktor atau Master of Engineering, maka dia nggak ada hak untuk menjadi saksi ahli," ujarnya.
Di sisi lain, status hukum Rismon sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah Polda Metro Jaya mencabut status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi melalui mekanisme restorative justice.
Namun, Rismon masih menghadapi sejumlah laporan lain terkait dugaan penggunaan ijazah akademik yang tidak terverifikasi, termasuk dari Universitas Yamaguchi, Jepang.
Dalam perkembangan perkara tersebut, sejumlah pihak mengklaim tidak menemukan catatan akademik Rismon di kampus yang dimaksud.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
