PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pendanaan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia justru mengungkap adanya dugaan permintaan uang dan upaya pengaturan pertemuan dari pihak pelapor sebelum laporan tersebut mencuat ke publik.
JK menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Ia menyebut pihak pelapor, Rismon Sianipar, sempat meminta untuk bertemu dirinya bersama sejumlah orang.
"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima. Minta uang itu, saya tolak," kata JK.
Ia juga menyebut pakar telematika Roy Suryo turut berupaya mengatur pertemuan serupa, namun ditolak olehnya. Menurut JK, permintaan itu tidak pernah ia penuhi.
"Roy Suryo mau ketemu, saya tolak. Tanggal 2 Maret dia mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima," ujarnya.
JK menduga penolakan tersebut kemudian memicu munculnya tuduhan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu untuk memperkarakan keaslian ijazah Jokowi.
Ia menilai tuduhan itu tidak berdasar dan merugikan nama baiknya.
"Karena saya tidak kasih, dia buat fitnah ini. Dia libatkan semua orang, tuduh saya, tuduh Pak SBY. Ini murni fitnah dan pengalihan isu," kata JK.
JK juga menepis tudingan adanya aliran dana hingga Rp5 miliar untuk membiayai pihak-pihak yang menggugat keaslian ijazah Jokowi.
Ia menegaskan tidak pernah memberikan dana ataupun memfasilitasi pertemuan terkait isu tersebut.
Merasa nama baiknya dicemarkan, JK mengatakan telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk diproses secara hukum.
"Makanya saya laporkan dia ke Bareskrim," ujarnya.
JK menambahkan, polemik yang berlarut terkait ijazah Jokowi seharusnya dapat diselesaikan secara terbuka agar tidak memicu kegaduhan publik yang berkepanjangan.*
(kp/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL