PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA – Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sebanyak 130 saksi dan 25 ahli dari berbagai bidang keilmuan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, mengatakan proses penyidikan juga melibatkan pengumpulan ratusan dokumen dan barang bukti.
"Penyidik telah memeriksa 130 orang saksi, menyita 17 jenis barang bukti, serta mengumpulkan 709 dokumen. Selain itu, ada 25 ahli yang telah dimintai keterangan," kata Iman dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, penyidik juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah di Puslabfor Polri. Pengujian dilakukan secara menyeluruh, meliputi kertas, tinta, embos, stempel, hingga tanda tangan.
Menurutnya, uji forensik tersebut dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi dan memiliki legitimasi hukum dalam pembuktian perkara.
Sementara itu, terkait permintaan uji laboratorium independen, Iman menyebut sejumlah lembaga mengaku tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen.
"Beberapa lembaga seperti BRIN, Puspomat, dan laboratorium Universitas Indonesia menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk uji forensik dokumen," ujarnya.
Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari lima orang, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Sementara klaster kedua mencakup tiga orang, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan tiga tersangka, yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, telah dicabut status tersangkanya setelah mengajukan restorative justice (RJ). Ketiganya juga diketahui telah bertemu langsung dengan Jokowi.
Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, mengingat melibatkan nama kepala negara serta sejumlah tokoh nasional.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL