Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sebanyak 130 saksi dan 25 ahli dari berbagai bidang keilmuan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, mengatakan proses penyidikan juga melibatkan pengumpulan ratusan dokumen dan barang bukti.
"Penyidik telah memeriksa 130 orang saksi, menyita 17 jenis barang bukti, serta mengumpulkan 709 dokumen. Selain itu, ada 25 ahli yang telah dimintai keterangan," kata Iman dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, penyidik juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah di Puslabfor Polri. Pengujian dilakukan secara menyeluruh, meliputi kertas, tinta, embos, stempel, hingga tanda tangan.
Menurutnya, uji forensik tersebut dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi dan memiliki legitimasi hukum dalam pembuktian perkara.
Sementara itu, terkait permintaan uji laboratorium independen, Iman menyebut sejumlah lembaga mengaku tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen.
"Beberapa lembaga seperti BRIN, Puspomat, dan laboratorium Universitas Indonesia menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk uji forensik dokumen," ujarnya.
Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari lima orang, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Sementara klaster kedua mencakup tiga orang, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan tiga tersangka, yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, telah dicabut status tersangkanya setelah mengajukan restorative justice (RJ). Ketiganya juga diketahui telah bertemu langsung dengan Jokowi.
Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, mengingat melibatkan nama kepala negara serta sejumlah tokoh nasional.*
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN