Pemerintah Percepat Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi Prioritas Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA — korupsi/" target="_blank">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fenomena keterlibatan orang-orang terdekat atau 'circle' dalam praktik tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan 'circle' tersebut kerap digunakan sebagai perantara hingga lapisan (layering) untuk menyamarkan aliran uang hasil korupsi.
"Dalam berbagai perkara yang ditangani KPK, kami melihat adanya pola keterlibatan sejumlah 'circle' di sekitar pelaku utama," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, peran 'circle' tidak hanya muncul saat proses korupsi berlangsung, tetapi juga dalam tahap penerimaan, penampungan, hingga penyamaran uang hasil kejahatan.
"Circle ini sering kali menjadi perantara penerimaan uang, sekaligus sarana untuk menyamarkan dan mengalirkan uang hasil dugaan tindak pidana korupsi," katanya.
Menurut Budi, 'circle' tersebut biasanya berasal dari keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik. Mereka dapat terlibat sejak tahap perencanaan hingga eksekusi dan pengelolaan dana.
KPK mencatat fenomena ini ditemukan dalam sejumlah kasus, di antaranya di pemerintah daerah seperti Pekalongan, Bekasi, dan Tulungagung.
Dalam kasus Pekalongan, misalnya, bupati diduga memenangkan perusahaan milik keluarganya dalam proyek tender. Sementara di Bekasi, aliran uang suap disebut melibatkan anggota keluarga kepala daerah.
Adapun di Tulungagung, praktik serupa melibatkan orang kepercayaan kepala daerah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana dari sejumlah pihak.
Fenomena 'circle' ini juga ditemukan dalam sejumlah kasus lain, termasuk di Cilacap, Ponorogo, hingga Provinsi Riau.
Budi menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi telah berkembang layaknya sebuah ekosistem.
"Korupsi itu seperti ekosistem. Ada yang mengatur, menjalankan, hingga menyimpan. Jabatan publik kerap menjadi titik temu berbagai kepentingan," ujarnya.
Dalam mengungkap pola ini, KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana.
Menurut Budi, data dan analisis transaksi keuangan dari PPATK membantu KPK memetakan pergerakan uang, mengidentifikasi pihak terkait, hingga mengungkap skema penyamaran dana melalui berbagai lapisan.*
(d/dh)
JAKARTA Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Su
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan penggunaan u
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di
POLITIK
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait laporan dugaan makar dan penghasutan yang dilayangkan terhadap Guru Besar Il
POLITIK
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pelaku penembakan yang terjadi saat acara makan malam koresponden di
INTERNASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, terus menuai sorotan publik. Wakil K
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap anakanak di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumatera Utara) meraih penghargaan Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kementeri
PEMERINTAHAN
JAKARTA DPR RI mendorong proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya dilakukan dengan metode jemput bola, tetapi juga harus berbas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bergerak beragam pada Minggu (26/4/2026), dengan telur ayam ras
EKONOMI