Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR – Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (27/4/2026). Aksi tersebut dipicu raibnya dana nasabah dengan total kerugian mencapai Rp4,2 miliar.
Dalam aksinya, massa juga sempat memblokade jalan utama sehingga menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi kejadian. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Merdeka dilaporkan sempat lumpuh akibat konsentrasi massa aksi.
Para pengunjuk rasa menuding adanya pembiaran dalam praktik penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Swadharma, yang disebut-sebut menggunakan nama besar BNI dalam kegiatannya. Mereka menduga terdapat unsur kelalaian hingga pembiaran dari pihak terkait.Baca Juga:
Salah satu korban, Sumiaty Pasaribu, menyebut para nasabah tidak hanya menjadi korban penipuan, tetapi juga praktik yang diduga terstruktur dan berlangsung di lingkungan kantor bank.
"Kami adalah korban kejahatan penipuan dan penggelapan yang terjadi di bawah pengawasan BNI Cabang Pematangsiantar. Namun pelaku seolah dibiarkan," ujar Sumiaty kepada wartawan.
Ia juga menyoroti dugaan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka oleh koperasi tersebut tanpa izin resmi dari otoritas terkait.
"Penghimpunan dana dilakukan secara terbuka di lingkungan kantor bank tanpa izin yang sah," katanya.
Hingga siang hari, massa aksi masih bertahan di lokasi dan menolak membubarkan diri sebelum ada kejelasan serta pertanggungjawaban dari pihak manajemen BNI.
Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka masih mengalami kepadatan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalur alternatif.*
(mi/dh)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL