Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR – Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (27/4/2026). Aksi tersebut dipicu raibnya dana nasabah dengan total kerugian mencapai Rp4,2 miliar.
Dalam aksinya, massa juga sempat memblokade jalan utama sehingga menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi kejadian. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Merdeka dilaporkan sempat lumpuh akibat konsentrasi massa aksi.
Para pengunjuk rasa menuding adanya pembiaran dalam praktik penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Swadharma, yang disebut-sebut menggunakan nama besar BNI dalam kegiatannya. Mereka menduga terdapat unsur kelalaian hingga pembiaran dari pihak terkait.Baca Juga:
Salah satu korban, Sumiaty Pasaribu, menyebut para nasabah tidak hanya menjadi korban penipuan, tetapi juga praktik yang diduga terstruktur dan berlangsung di lingkungan kantor bank.
"Kami adalah korban kejahatan penipuan dan penggelapan yang terjadi di bawah pengawasan BNI Cabang Pematangsiantar. Namun pelaku seolah dibiarkan," ujar Sumiaty kepada wartawan.
Ia juga menyoroti dugaan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan dalam bentuk deposito berjangka oleh koperasi tersebut tanpa izin resmi dari otoritas terkait.
"Penghimpunan dana dilakukan secara terbuka di lingkungan kantor bank tanpa izin yang sah," katanya.
Hingga siang hari, massa aksi masih bertahan di lokasi dan menolak membubarkan diri sebelum ada kejelasan serta pertanggungjawaban dari pihak manajemen BNI.
Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka masih mengalami kepadatan. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari jalur alternatif.*
(mi/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI