Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengungkap praktik menyimpang dalam proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Pengakuan tersebut disampaikan Chusnul saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (29/4/2026).
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu, ia mengaku menerima uang sebesar Rp7 miliar dari hasil pengaturan tender proyek pengerjaan rel kereta api di Sumatera Utara.Baca Juga:
"Ya dalam pengerjaan proyek sudah ditunjuk pemenangnya sebelum ditender," ujar Chusnul di persidangan.
Ia menjelaskan bahwa sebelum proses lelang dimulai, dirinya telah ditemui oleh sejumlah pengusaha yang berminat mengerjakan proyek tersebut.
Menurutnya, para pengusaha itu telah lebih dahulu berkomunikasi dengan atasannya saat itu, Harno Trimadi.
Chusnul mengaku sempat melaporkan pertemuan tersebut kepada Harno dan pimpinan balai, yang kemudian memberikan persetujuan.
Selain itu, ia juga menyebut adanya instruksi langsung dari Harno untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses tender. Instruksi serupa, kata dia, juga datang dari Rudi Damanik.
"Kalau perintah langsung disampaikan oleh Harno dan juga Kepala Balai," ungkapnya.
Dalam persidangan, majelis hakim mempertanyakan jumlah uang yang diterima terdakwa, mengingat terdapat perbedaan dengan dakwaan jaksa.
Chusnul tetap pada keterangannya bahwa ia hanya menerima Rp7 miliar.
Namun, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdakwa disebut menerima aliran dana hingga Rp13 miliar.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL