Status PDIP Dipertanyakan, Elite Koalisi Soroti Sikap Politik yang Dinilai Belum Tegas
JAKARTA Polemik posisi partai penyeimbang yang disematkan kepada PDI Perjuangan kembali memanas di ruang politik nasional. Sejumlah el
POLITIK
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria yang tengah menghadapi proses hukum, termasuk mereka yang ditahan dalam perkara yang berkaitan dengan perjuangan hak.
Pernyataan itu disampaikan saat ia menerima audiensi massa buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
"Kami akan menjaminkan diri menjadi penjamin bagi teman-teman yang ditahan. Kalau yang masih di kepolisian, kita minta dibebaskan langsung," ujar Habiburokhman.Baca Juga:
Ia menambahkan, untuk perkara yang sudah masuk tahap pengadilan, DPR tidak dapat melakukan intervensi, namun tetap membuka ruang dukungan dengan menjadi penjamin bagi para aktivis.
Menurut dia, sebagian besar aktivitas buruh dan pejuang reforma agraria tidak didasari niat jahat atau mens rea, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan hak.
"Pola umumnya tidak mungkin ada keinginan melakukan pelanggaran hukum karena itu bagian dari perjuangan," katanya.
Habiburokhman juga menyinggung penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru yang menurutnya memperketat syarat penahanan serta menekankan pentingnya unsur kesengajaan dalam proses pidana.
Namun, ia mengakui masih ada aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami aturan baru tersebut dalam praktik di lapangan.
Ia mencontohkan sejumlah kasus konflik agraria yang dinilai masih direspons dengan penahanan, padahal menurutnya tidak memenuhi unsur pidana.
Komisi III DPR, kata dia, akan menginventarisasi berbagai kasus serupa di sejumlah daerah dan berencana memanggil aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran prosedur.
"Kalau tidak melaksanakan, kita panggil satu-satu Kapoldanya dalam RDP," ujarnya.
Selain itu, DPR membuka kemungkinan memberikan pernyataan resmi sebagai pembentuk undang-undang untuk mendukung aktivis yang tengah berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.*
(km/ad)
JAKARTA Polemik posisi partai penyeimbang yang disematkan kepada PDI Perjuangan kembali memanas di ruang politik nasional. Sejumlah el
POLITIK
BANDA ACEH Satu korban insiden ledakan di Kapal Aceh Hebat (AH) 2, Fakhri Herdieco, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran pabrik plastik dan mainan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, hingga Minggu (21/6/2026) siang masih belum sepenuhnya pad
PERISTIWA
JAKARTA Tiga negara dipastikan sudah lebih dulu mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menyelesaikan matchday kedu
OLAHRAGA
JAKARTA Polemik penanganan perkara dugaan pelanggaran ekspor elemenit yang menyeret PT Putra Prima Mineral Mandiri (PT PMM) kembali menj
NASIONAL
JAKARTA Harga minyak dunia tercatat mengalami tekanan signifikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran kembali mengumu
EKONOMI
AMBON Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen menilai sepak bola memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar
INTERNASIONAL
Oleh M. Jehansyah Siregar, Ph.DKISRUH eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, kemarin di Jakarta, sungguh m
OPINI
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei
NASIONAL
JAKARTA Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ya
POLITIK