War Tiket Lagi! 8.100 Kursi Istana Diperebutkan buat Saksikan Prabowo Jadi Inspektur Upacara
JAKARTA Pemerintah kembali membuka war tiket atau perebutan tiket bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara Peringatan Detik
NASIONAL
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015–2017, Arief Hidayat, menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi hyper regulation atau kelebihan regulasi.
Menurut dia, terlalu banyaknya aturan justru tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas tata kelola negara.
Pandangan itu disampaikan Arief dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Emeritus Bidang Hukum Tata Negara Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).Baca Juga:
Dalam pidato berjudul "Negara Hukum Indonesia Bukan Negara Undang-Undang", ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tidak semata ditentukan oleh banyaknya produk hukum, melainkan oleh integritas penyelenggara negara.
"Negara yang menyejahterakan rakyatnya tidak ditentukan oleh banyaknya undang-undang, tetapi oleh perilaku penyelenggara negara yang baik, tulus, dan jujur," ujar Arief.
Arief juga menyoroti persoalan ketidaksetaraan di hadapan hukum yang masih terjadi di Indonesia.
Ia mengutip Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kesamaan warga negara di depan hukum, namun menurutnya implementasi di lapangan belum mencerminkan hal tersebut.
"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum," kata dia, seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Minggu (3/5/2026).
Dalam orasinya, Arief menilai dinamika reformasi hukum Indonesia saat ini mengalami pasang surut di tengah ketidakpastian global.
Ia menekankan perlunya penataan ulang sistem hukum agar tidak sekadar berorientasi pada pembentukan aturan.
Ia mengkritik kecenderungan negara yang terlalu mengandalkan undang-undang untuk menyelesaikan setiap persoalan.
Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan over regulation yang justru tidak efektif.
JAKARTA Pemerintah kembali membuka war tiket atau perebutan tiket bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung upacara Peringatan Detik
NASIONAL
JAKARTA Survei terbaru Indonesia Development Monitoring (IDM) mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subiant
POLITIK
ACEH BESAR Lima perkara disebut menjadi penyebab utama mengapa amal ibadah seorang hamba tidak sampai membawanya pada derajat kesalehan se
AGAMA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI
JAKARTA Pemerintah memastikan upacara peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dala
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebutsebut merupakan Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehIja SuntanaLUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun. Hari ini seorang politisi berada di puncak
OPINI