Sengketa Lahan Transad Nagekeo, OCI Usulkan Penyelesaian Lewat Jalur Mediasi

JAKARTA – Ordinariat Castrensis Indonesia (OCI) mendorong penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat transmigrasi Angkatan Darat (Transad) di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, melalui pendekatan humanis dan non-litigasi.

Dorongan tersebut tertuang dalam surat resmi OCI Nomor 28/OCI/IV/2026 sebagai respons atas permohonan pendampingan pastoral dari JPIC OFM Indonesia.

Surat itu ditujukan kepada Koordinator JPIC OFM Indonesia, Rm Yohanes Kristo Tara, OFM, SH.

Baca Juga:

• Natalius Pigai: Aktivis Berbayar Tak Bisa Diakui sebagai Pembela HAM

Wakil Uskup OCI, Rm Yoseph Maria Marcelinus Bintoro, Pr, menyatakan lembaganya tidak terlibat langsung dalam sengketa agraria tersebut, namun memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendorong penyelesaian yang konstruktif dan berkeadilan.

OCI menyoroti bahwa lahan yang ditempati masyarakat Transad memiliki status hak pakai yang bersumber dari kebijakan pemerintah daerah dan otoritas militer pada akhir 1970-an hingga 1980-an.

Oleh karena itu, diperlukan penelusuran ulang terhadap status hukum terkini, termasuk kemungkinan perubahan status menjadi Barang Milik Negara atau berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.

Selain aspek hukum, OCI menekankan pentingnya verifikasi kondisi faktual di lapangan, termasuk status penghuni serta kepatuhan terhadap kewajiban administratif seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Langkah awal yang harus dilakukan adalah identifikasi dan verifikasi status hukum tanah secara menyeluruh," demikian salah satu poin dalam rekomendasi OCI, Minggu, 3 Mei 2026.

OCI juga mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi antarlembaga, mulai dari Mabes TNI AD, Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan apabila diperlukan.

Di sisi lain, masyarakat Transad didorong menempuh jalur administratif dengan menyampaikan keberatan resmi kepada Kepala Staf TNI AD.

Apabila tidak terdapat tanggapan, langkah tersebut dapat dilanjutkan secara berulang sebelum masuk ke jalur hukum, termasuk gugatan kelompok (class action) sebagai opsi terakhir.

Secara hukum, OCI menilai posisi masyarakat Transad terbatas karena hanya memegang hak pakai atas lahan tersebut.

Namun secara sosial, mereka memiliki keterikatan historis dengan TNI AD, mengingat sebagian besar merupakan purnawirawan atau peserta program pembinaan prapensiun.

Atas dasar itu, OCI mendorong penyelesaian berbasis musyawarah dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Beberapa opsi yang diusulkan antara lain pemberian masa tinggal terbatas, izin pengelolaan lahan yang tidak dimanfaatkan, serta jaminan tidak adanya tindakan represif selama proses penyelesaian berlangsung.

OCI menegaskan pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengabaikan aspek hukum, melainkan mencari titik temu yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan adanya Surat Keputusan Gubernur terkait pemberian hak pakai kepada Kodam Udayana serta keputusan penempatan purnawirawan TNI, yang menjadi dasar historis keberadaan masyarakat Transad di wilayah tersebut.*

(ad)

Natalius Pigai: Aktivis Berbayar Tak Bisa Diakui sebagai Pembela HAM

Dari Timur Tengah ke Dapur Rakyat: Rapuhnya Ketahanan Energi Indonesia

CFD Medan Jadi Lokasi Nikah Massal, Rico Waas Soroti Bahaya Nikah Siri

Hari Kebebasan Pers Sedunia, SMSI Tegaskan Mendirikan Perusahaan Pers Adalah Hak Asasi Manusia

Eks Ketua MK Bongkar Masalah Hukum RI: Kebanyakan Aturan, Tapi Tidak Efektif

Putusan MK soal Status Pimpinan KPK Tak Wajib Mundur dari Jabatan Sebelumnya Dipersoalkan, Dinilai Buka Celah Konflik Kepentingan