Wali Kota Medan Pimpin Harkitnas ke-118, Tekankan Perlindungan Generasi Muda di Ruang Digital
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tingkat Kota Med
PEMERINTAHAN
MEDAN – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara mendesak Kapolri untuk menolak banding yang diajukan Kompol Dedi Kurniawan (DK) atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dirinya.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Tolak Banding Kompol DK" yang digelar di depan Markas Polda Sumut, Kamis (7/5/2026). Aksi serupa juga disebut berlangsung di Mabes Polri dan Gedung DPR RI, Senayan.
Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, dalam orasinya meminta sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, hingga Kapolda Sumut, untuk bersikap tegas terhadap DK.Baca Juga:
"Kami menuntut agar banding PTDH terhadap oknum Kompol DK ditolak tanpa kompromi," tegas Mahdayan.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Menurutnya, tidak ada ruang bagi aparat penegak hukum yang terbukti melanggar etika maupun hukum di institusinya sendiri.
"Tidak ada tempat bagi oknum yang melanggar hukum di tubuh penegak hukum itu sendiri," ujarnya.
Mahdayan menyebut aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap dugaan menurunnya marwah institusi Polri akibat perilaku oknum aparat. Ia juga menegaskan aksi itu dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Selain menuntut penolakan banding, PW HIMMAH Sumut juga meminta Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan untuk meralat pernyataan sebelumnya yang dinilai publik sebagai pembelaan terhadap DK.
PW HIMMAH menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik dan tidak sesuai dengan fakta yang mereka temukan di lapangan. Mereka juga menyinggung dugaan perbuatan asusila yang disebut terjadi di ruang publik kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan.
Mahdayan mengklaim hasil penelusuran pihaknya menemukan ketidaksesuaian waktu terkait video yang beredar, termasuk dugaan lokasi yang baru beroperasi pada 2026.
"Temuan ini mengarah pada dugaan adanya ketidaksesuaian informasi," katanya.
Ia juga mempertanyakan narasi bahwa DK sedang menjalankan tugas penyamaran. Menurutnya, sejumlah bukti visual justru menunjukkan aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tingkat Kota Med
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Pelaksanaan sidang etik dan disiplin profesi yang digelar Majelis Disiplin Profesi (MDP) di salah satu unit kerja Dinas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tahun 2026 di Lapang
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta merespons laporan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut set
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya internalisasi Kode Etik Jurnalistik bagi
NASIONAL
KONAWE SELATAN Oknum anggota TNI berinisial Sertu Majid Bone alias MB, yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap seorang bocah seko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali melemah pada perdagangan Rabu (20/5/2026) yang bertepatan de
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu, 20 Mei 2026. Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI