Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi sejak dini melalui dunia pendidikan.
Buku tersebut diharapkan menjadi acuan pembelajaran nilai integritas di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Peluncuran buku digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, bukan ketika seseorang sudah berhadapan dengan proses hukum.
"Tanamkan bahwa masa depan tanpa korupsi tidak dimulai dari ruang pemeriksaan, tidak dimulai dari ruang penyidikan, apalagi ruang persidangan. Tapi kita mulai dari ruang kelas," kata Setyo dalam sambutannya.
Setyo menegaskan pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan.
Selain berdampak jangka panjang, penanganan perkara korupsi juga membutuhkan biaya negara yang besar, termasuk saat narapidana menjalani masa hukuman.
"Penindakan pasti lebih mahal dari awal sampai akhir. Sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain," ujarnya.
Ia menyebut buku tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siswa untuk memahami perilaku koruptif sejak dini, sehingga dapat membentuk generasi yang berintegritas di masa depan.
"Kita anggap ini seperti panduan atau kitab pedoman antikorupsi untuk anak-anak kita," kata Setyo.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan implementasi buku tersebut akan melibatkan pemerintah daerah.
Kepala daerah diminta segera menyusun regulasi turunan untuk memastikan pendidikan antikorupsi berjalan efektif di daerah masing-masing.
Menurut dia, pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
"Perlu dilakukan pembaruan regulasi di daerah untuk memastikan pendidikan antikorupsi berjalan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya.
Wiyagus juga menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menginstruksikan pelaporan implementasi pendidikan antikorupsi melalui platform KPK, sekaligus memperkuat peran inspektorat daerah dalam pengawasan pelaksanaannya.*
(d/ad)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN