9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Pengamat Sebut Jabatan Jadi Ajang 'Aji Mumpung' Kumpulkan Harta
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi polemik sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang digelar melalui peradilan militer.
Menurut Sjafrie, sistem peradilan militer memiliki standar penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyoroti penerapan peradilan militer terhadap prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum.
Ia mengingatkan kembali semangat awal pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur prajurit tunduk pada peradilan umum untuk perkara pidana umum.
Hasanuddin menjelaskan Pasal 65 UU TNI sebenarnya mengacu pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang memisahkan yurisdiksi pelanggaran pidana militer dan pidana umum.
"Tetapi suasana waktu itu belum memungkinkan sehingga implementasinya belum sepenuhnya berjalan," kata Hasanuddin dalam rapat tersebut.
Ia menilai hingga kini aturan mengenai peradilan umum bagi prajurit TNI dalam kasus pidana umum masih terkendala keberadaan Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997.
Menanggapi hal itu, Sjafrie menegaskan bahwa peradilan militer tetap menjalankan prinsip penegakan hukum secara ketat, termasuk terhadap perwira tinggi TNI.
"Di TNI, kemampuan ini juga disertai dengan penertiban pengawakan. Bisa ditanyakan kepada TNI, berapa bintang tiga, berapa bintang dua, berapa bintang satu yang dipenjarakan," ujar Sjafrie.
Ia bahkan menyebut ada perwira tinggi TNI yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup melalui mekanisme peradilan militer.
"Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer," katanya.
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi P
NASIONAL
JAKARTA Harga emas diperkirakan masih akan melanjutkan tren penguatan pada pekan depan. Penguatan tersebut didorong oleh ekspektasi kebi
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya BSc menjajal langsung proses membatik saat mengunjungi stan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan
EKONOMI