Bupati Langkat Nonaktif Ondim Bantah Terima Uang dari Kontraktor dalam Sidang Suap Proyek
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyasar calon mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus ini telah menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, menyebut sedikitnya 21 orang menjadi korban dalam kasus yang terjadi di wilayah Jawa Barat.Baca Juga:
Total kerugian ditaksir mencapai Rp1,9 miliar dengan rata-rata kerugian per korban sekitar Rp100 juta.
"Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan," ujar Sony dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Sony menjelaskan, pendaftaran resmi SPPG dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id yang memuat mekanisme verifikasi berlapis, mulai dari identitas yayasan, legalitas, hingga detail lokasi dan kesiapan pembangunan fasilitas dapur gizi.
Menurut dia, setiap calon mitra wajib mengisi data lengkap, termasuk status kepemilikan lahan, desain bangunan, hingga progres pembangunan secara bertahap sebelum dapat dinyatakan layak beroperasi.
Namun, proses resmi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan.
Sony mengungkapkan terdapat dua modus utama yang digunakan pelaku.
Modus pertama dilakukan dengan cara mendaftarkan diri di sistem resmi hingga memperoleh ID SPPG, namun tidak melanjutkan pembangunan.
ID tersebut kemudian diperjualbelikan dengan mengklaim memiliki akses atau kedekatan dengan pejabat BGN.
"Dia tidak membangun, tetapi menawarkan diri seolah-olah bisa membantu mengurus karena punya relasi dengan BGN," kata Sony.
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL