Kejari Jaksel Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Sebut Gugatan Salah Alamat
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga kini, sebanyak 1.152 dapur MBG masih dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan penghentian sementara operasional dapur MBG merupakan bagian dari langkah pembenahan menyeluruh guna menjaga kualitas program secara nasional.
"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).Baca Juga:
BGN mencatat sejak awal 2025 terdapat 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani proses peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan proses perbaikan dan kini kembali beroperasi. Sementara 1.152 lainnya masih menjalani pembenahan.
Menurut Dadan, sejumlah SPPG mendapat Surat Peringatan (SP) karena belum memenuhi persyaratan infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.
Meski begitu, pemerintah tetap memberikan ruang pembinaan kepada mitra dapur MBG yang telah berkontribusi sejak awal program berjalan.
BGN menilai proses evaluasi dan pembinaan penting dilakukan agar seluruh dapur MBG mampu memberikan layanan makanan bergizi yang aman dan sesuai standar nasional.
"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," tambah Dadan.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan di berbagai daerah.*
(d/dh)
JAKARTA Tim Biro Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan prap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada Ahmad Khozinudin beserta Ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwarnai tero
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis, menilai peneta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiba
NASIONAL
KARO Kasus kematian seorang remaja pendaki Gunung Sibayak, Refael Christio Sihotang (17), warga Jalan Timah, Kota Medan, menjadi perhatian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dukungan terhadap Felicia, peserta ajang The Icon Indonesia yang berasal dari Tangerang, Provinsi Banten, terus mengalir menjelang
ENTERTAINMENT
MEDAN Masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) kini tidak perlu datang langsung ke kantor poli
NASIONAL
SIBOLGA Kebakaran hebat melanda Pasar Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam (11/7/2026). Peristiwa tersebut menyebabkan
PERISTIWA