Hotman Paris Desak Presiden Bubarkan Kementerian HAM: Natalius Pigai Itu Tidak Berguna!

JAKARTA — Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Ia juga mendesak agar kementerian tersebut dibubarkan karena dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Pernyataan itu disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial pada Senin (25/5/2026).

Dalam video tersebut, Hotman melontarkan kritik keras terhadap kinerja kementerian yang baru dibentuk itu.

"Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera tutup Kementerian Hak Asasi Manusia. Tidak guna itu. Dengan menterinya yang begitu tidak guna," kata Hotman dalam video tersebut.

Ia menilai anggaran negara yang digunakan untuk kementerian tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Hotman menyebut keberadaan kementerian baru itu justru menambah beban anggaran negara tanpa dampak signifikan bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Ia juga mempertanyakan capaian kementerian dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM.

Menurut Hotman, sejumlah persoalan HAM di berbagai daerah masih belum tertangani secara optimal, sementara keberadaan kementerian tidak terlihat memberikan solusi konkret.

"Ribuan kasus pelanggaran HAM berat, tapi apa yang sudah diperbuat?" ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa fungsi perlindungan HAM sebenarnya telah dijalankan oleh sejumlah lembaga negara lain sehingga keberadaan kementerian tersebut dianggap tumpang tindih.

Dalam pernyataannya, Hotman turut menyinggung aktivitas tim hukum pribadinya, Hotman 911, yang menurutnya banyak menangani kasus masyarakat kecil secara langsung tanpa menggunakan anggaran negara.

Ia mengklaim telah mengirim tim pengacara ke sejumlah daerah untuk menangani berbagai perkara hukum secara pro bono.

Pernyataan Hotman Paris tersebut memicu beragam tanggapan di media sosial.

Sebagian warganet mendukung kritiknya terhadap efektivitas lembaga negara, sementara sebagian lain menilai pernyataan itu terlalu keras dan menyerang personal pejabat publik.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Hak Asasi Manusia terkait pernyataan Hotman Paris tersebut.*

(tm/ad)

Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Plh Wali Kota Tanjungbalai Ikut Car Free Day, CFD Jadi Ruang Kebersamaan dan Dorong UMKM Lokal

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polri Ramai Dibahas, Menteri Hukum Buka Suara

Gubernur Mualem Ungkap Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh Baru Capai 25–30 Persen

Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Usai Pemotongan Rp6 Triliun, Ini Penjelasan Tito Karnavian

Eks Camat Medan Polonia Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Anggaran BBM Rp332 Juta