Sidang BBM Subsidi di Medan Memanas, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Saksi

MEDAN – Persidangan perkara dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali memanas.

Dalam sidang yang digelar Kamis, 4 Juni 2026 petang, tim penasihat hukum (PH) terdakwa menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kesaksian para saksi aparat kepolisian.

Dua terdakwa dalam perkara ini, Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro, kembali menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan tujuh orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Abang-Adik Tersangka Penganiayaan Wanita Hamil di Deli Serdang Ditahan Polisi

Lima di antaranya merupakan anggota Polrestabes Medan, sementara dua lainnya berasal dari pihak SPBU Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Medan.

Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Happy Efrata Tarigan dengan anggota Khamozaro Waruwu dan Sarma Siregar.

Dalam keterangannya di persidangan, saksi penangkap Erwin dan P. Sijabat menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan saat patroli berdasarkan surat perintah Kapolrestabes Medan, di tengah situasi kelangkaan BBM pada awal Januari 2026.

Mereka mengaku mendapati kedua terdakwa sedang melakukan pengisian Pertalite ke dalam jeriken di SPBU Jalan Jamin Ginting.

"Kami lihat langsung saat pengisian jeriken, kemudian dilakukan penangkapan di lokasi," ujar Erwin di persidangan.

Namun, keterangan tersebut dipersoalkan oleh penasihat hukum terdakwa, Hermansyah Hutagalung.

Ia menyebut terdapat perbedaan antara kesaksian di persidangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian, khususnya terkait siapa yang mengisi jeriken kedua.

"Dalam BAP disebutkan berbeda, ada orang lain yang mengisi jeriken tersebut, bukan klien kami," kata Hermansyah.

Ia juga menyoroti dasar penangkapan yang dinilai tidak konsisten antara dakwaan JPU dan keterangan saksi, yakni antara patroli rutin dan laporan masyarakat.

Selain itu, sejumlah saksi dari pihak kepolisian juga dinilai memberikan keterangan yang saling bertolak belakang di hadapan majelis hakim.

Hal itu bahkan sempat membuat hakim anggota Khamozaro Waruwu menyoroti jalannya penanganan perkara.

"Jangan sampai ini menjadi perkara yang tidak murni penegakan hukum. Kita ingin mencari kebenaran materiil," ujar Khamozaro dalam persidangan.

Di sisi lain, pihak terdakwa membantah tuduhan bahwa mereka terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam skala besar.

Menurut kuasa hukum, klien mereka hanya membeli sekitar 20–25 liter Pertalite untuk kebutuhan kerja.

"Ini bukan kasus mafia migas. Hanya pembelian BBM dalam jumlah kecil untuk kebutuhan kerja," kata Hermansyah.

Ia juga menyatakan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli serta mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan keberatan atas proses penyidikan yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Hingga sidang berakhir, majelis hakim belum menjatuhkan putusan dan akan melanjutkan pemeriksaan pada agenda berikutnya.*

(ad)

Abang-Adik Tersangka Penganiayaan Wanita Hamil di Deli Serdang Ditahan Polisi

HMI Medan Kritik Kisruh AFF U-19, Minta PSSI Jangan Jadikan Pemda Tumbal Persoalan Anggaran

Rico Waas Bangga Film 'Samudera' Karya Anak Medan, Jadi Pemantik Kebangkitan Industri Kreatif Kota

Piala AFF U-19 2026 Digelar di Sumut, RSUP H Adam Malik Siapkan MRI hingga ICU untuk Atlet dan Ofisial

Askani dan Abd Rahim Lubis Divonis Bebas, Hakim Nilai Tak Terbukti Korupsi Aset PTPN

Wagub Aceh dan MPU Bahas Keseragaman Hukum Mawaris, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat