Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada DPR, pemerintah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga pengesahan revisi Undang-Undang Polri.
Ia menyebut perubahan regulasi kali ini merupakan revisi ketiga sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
Menurut dia, sejumlah substansi dalam revisi UU Polri merupakan hasil serapan aspirasi publik yang berkembang selama proses pembahasan.
"Ini bagian dari upaya menjawab harapan publik karena banyak hal yang kami serap. Kami ingin Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang mampu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat," ujar Sigit.
Salah satu poin penting dalam revisi UU Polri adalah penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum.
Menurut Kapolri, digitalisasi akan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparat.
Ia mengatakan penggunaan teknologi informasi akan diterapkan sejak tahap awal proses hukum hingga pemeriksaan sehingga pengawasan terhadap setiap tahapan menjadi lebih efektif.
"Pengawasannya menjadi jauh lebih kuat dan komplain dari masyarakat juga diharapkan bisa direspons lebih cepat," kata dia.
Dalam revisi UU Polri yang telah disahkan DPR, terdapat perubahan ketentuan batas usia pensiun anggota kepolisian.
Khusus bagi perwira tinggi berpangkat bintang empat, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui keputusan presiden.
Selain itu, aturan peralihan juga mengatur perpanjangan masa dinas bagi anggota Polri yang saat undang-undang mulai berlaku telah memasuki usia 56 hingga 58 tahun.
Ketentuan tersebut disusun untuk menjamin proses transisi berjalan secara bertahap tanpa mengganggu kebutuhan organisasi maupun regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri.*
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
